KNPI Pohuwato, Kawal dan Jaga Proses Pemilu 2019

by -1,117 views

POHUWATO, SULAWESIPOS.COM – Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Pohuwato dan Educare Institute menggelar kegiatan Diskusi Publik di Warung Kopi 008 Marisa, Pohuwato, Kamis (28/2/2019).

Dengan tema “Partisipasi Masyarakat Dalam Pengawasan Penyelenggaran Pemilu 2019” kegiatan tersebut dibuka langsung oleh Wakil Bupati Pohuwato Amin Haras.

Dalam sambutannya, Wabup Amin Haras, mengapresiasi Pengurus DPD KNPI Pohuwato dan Educare Institute yang telah melaksanakan kegiatan Diskusi terkait kepemiluan, menurutnya, mensukseskan pemilu bukan hanya tugas pemerintah namun juga merupakan kerjasama seluruh stakeholder yang ada di daerah.

“Pemerintah Daerah bertanggungjawab bagaimana pemilu ini bisa terlaksana dengan penuh integritas, namun juga semua itu membutuhkan keikutsertaan seluruh elemen masyarakat,” kata Wabup Amin.

Wabup juga menyebut apa yang dilaksanakan oleh Pengurus KNPI Pohuwato Bidang Hukum dan HAM tersebut sangat bermanfaat dan sangat penting kiranya bisa mendiskusikan hal-hal bagaimana peran sentral masyarakat dalam hal pengawasam pemilihan umum yang akan digelar April mendatang.

Sementara itu, koordinator kegiatan Akram, menyampaikan rasa terima kasih kepada seluruh narasumber yang sempat hadir dan berdiskusi dengan para pemuda di Pohuwato.

“Ucapan terima kasih kepada para narasumber yang telah turut hadir dalam pelaksanaan kegiatan ini, yang tiada lain tujuannya adalah bagaimana kita mendiskusikan secara ilmiah peran-peran strategis masyarakat dalam pengawasan pemilihan umum 2019,” ungkapnya.

Didepan awak media Akram menyebut tidak kurang dari 100 orang hadir dalam kegiatan tersebut, peserta terdiri dari berbagai elemen masyarakat.

“Alhamdulillah yang hadir pada kegiatan ini kurang lebih sekitar 100 orang, terdiri dari perwakilan berbagai macam unsur, ada unsur lembaga mahasiswa baik esktra maupun intra kampus, organisasi masyarakat, LSM, Advokad, Akademisi dan pemerhati demokrasi lainnya,” imbuh Akram.

Sementara itu, Direktur Educare Institute Trizulharmiman Alwi selaku mitra KNPI Pohuwato dalam kegiatan Diskusi kali ini, ia menyampaikan pentingnya kegiatan diskusi agar publik mendapatkan informasi yang terang terkait dengan kepemiluan.

“Kegiatan ini bagaimana kita bertukar pikiran terkait penyelenggaraan dan pengawasan pemilihan umum 2019, dan juga memberikan pendidikan politik cerdas kepada masyarakat agar sadar tentang peran-peran strategisnya dalam hal pengawasan maupun proses penyelenggaraan pemilu,” kata Zul Alwi.

Ia juga mengakui bahwa, dalam kegiatan tersebut masih jauh dari kesempurnaan. Masih banyak hal yang akan menjadi evaluasi demi perbaikan kegiatan mendatang.

“Diakui memang meski ada sedikit kekurangan yakni sebelumnya panitia telah merancang ada acara simulasi pencoblosan namun karena keterlambatan dari pihak KPU, dan juga ketidaksiapan KPU dalam hal contoh surat suara membuat kegiatan simulasi pencoblosan itu tercancel secara otomatis,” jelasnya.

Ia melanjutkan, bahwa dalam diskusi tersebut pihaknya menginginkan ada acara simulasi kotak suara. Namun, faktanya pihak panitia saat berkoordinasi dengan KPU. Pihak KPU menyatakan bahwa simulasi untuk kotak suara itu memang tidak bisa dilakukan.

Selain itu, kami juga mengharapkan keterlibatan relawan demokrasi (relasi) agar dapat menerangkan kepada peserta yang hadir terkait sejauh mana mereka telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan pemilu 2019 mendatang.

“Kita tidak mendapatkan penjelasan yang jelas dan kongkrit dari perwakilan relasi KPU Pohuwato, apa dan sudah sejauh mana sosialisasi yang mereka lakukan ke masyarakat,” ketusnya.

Hadir sebagai narasumber dalam kegiatan tersebut, diantaranya Komisioner KPU Iskandar Alulu, Ketua Bawaslu Pohuwato Zubair S. Mooduto, dan juga Akademisi Rusmulyadi, SH, MH.

Dari diskusi publik itu menelurkan beberapa rekomendasi menghadapi pemilu, 17 April 2019 mendatang, yakni, meminta pihak KPU agar ada transparansi data partisipasi masyarakat dalam pemilu, transparansi penggunaan anggaran, dan juga kepada pihak KPU memperhatikan hal-hal berkaitan dengan kesetaraan gender atau perwakilan perempuan dalam hal perekrutan baik itu Komisioner, PPK, PPS dan KPPS. kepada pihak Bawaslu agar benar-benar menegakan keadilan pemilu tanpa pandang bulu dan tegas terhadap orang-orang yang melakukan pelanggaran pemilu.

Reporter: Sinto Ali
Editor: Zainal Marzain