Fahri Rusli: STTP Merupakan Syarat Utama Yang Mesti Dipenuhi Caleg Sebelum Kampanye

by -951 views

BONE, SULAWESIPOS.COM – Mungkin diantara kita istilah Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) masih asing terdengar, STTP merupakan bukti bagi seorang Calon Anggota Legislatif (Caleg) bahwa mereka telah mengurus Surat Pemberitahuan Kegiatan (SPK) kepada KPU, Bawaslu dan Kepolisian.

Menurut Bawaslu, memasuki lima bulan kampanye, masih banyak Caleg baik ditingkat DPR RI, Provinsi hingga DPRD Kabupaten, belum memahami beberapa ketentuan kampanye, salah satunya yakni ketentuan bersurat ke penyelenggara dan pengawas pemilu hingga kepolisian sampai diterbitkan STTP, dilansir dari laman kompas.com

Namun, hal berbeda ditunjukkan Fahri Rusli, SH, Caleg Dari Partai Gerindra Nomor Urut 5 ini, tidak pernah absen menyampaikan Surat Pemberitahuan Kegiatan (SPK) hingga mendapatkan SPPT sebagai syarat untuk berkampanye dan mensosialisasikan dirinya ke masyarakat.

Menurutnya, sebagai seorang pemuda milenial yang juga alumni Fakultas Hukum tentu dirinya harus menjadi contoh terdepan dalam memenuhi aturan main yang telah ditetapkan undang-undang kepemiluan.

“Taat pada aturan main merupakan modal awal untuk berlaku jujur dikemudian hari. STTP merupakan syarat utama sebelum berkampanye dan bersosialisasi ke masyarakat olehnya persuratan itu harus saya penuhi,” ujar pemuda yang maju bertarung di Dapil 1 Kabupaten Bone mewakili kelompok pemuda milenial ini, Rabu, (27/2/2019).

Ia menambahkan, sampai hari ini dirinya menjadi salah satu caleg yang intens bersurat ke Panwas sebelum memulai aktivitas kampanyenya.

“Hari ini tim relawan, kembali bersurat ke Panwas dalam rangka sosialisasi yang akan kami laksanakan besok hari,” terang Ketua DPD Tidar Bone ini.

Tim Relawan Fahri Rusli, SH, Menyampaikan Surat Pemberitahuan Kegiatan, Sabtu 27 Februari 2019

Informasi, Fahri Rusli, SH merupakan Mantan Presiden Perhimpunan Mahasiswa Hukum Bone (PMHB) suatu organisasi yang menjadi Induk para mahasiswa hukum di Kabupaten Bone, sebagai salah satu mantan presiden mahasiswa hukum, Fahri sangat peduli akan kondisi hukum hari ini khususnya di Kabupaten Bone.

Menurutnya, ada tiga jenis hukum di Indonesia saat ini yakni living low (hukum yang hidup), sleeping low (hukum yang tertidur) dan dead low (hukum yang mati).

“Nah dari ketiga jenis hukum diatas, mayoritas kita masyarakat Indonesia berada di sleeping low (hukum yang tertidur). Sebagai generasi milenial mari kita bangunkan kembali hukum kita yang sedang tertidur pulas, dengan mematuhi semua peraturan perundang-undangan yang berlaku di negari ini,” pungkasnya.

Reporter: Yusuf Muhammad At-Taif
Editor: Ahmad Jalaluddin At-Thalib