Kuasa Uang Dalam Wajah Pendidikan Nasional

by -990 views
foto. do. pribadi Irwan AR

Oleh: Irwan AR (pemerhati pendidikan)

SULAWESIPOS.COM, OPINI – Hari pertama sekolah dimulai pada hari senin16 Juli,hari itu juga menandai kalender rutin pendidkan nasional yang akrab kita dengar dengan sebutan TAHUN AJARAN BARU, sengaja saya ketik dengan huruf besar sebagi sebuah penanda bahwa momentum itu adalah sebuah waktu untuk kembali (sekali lagi) merefleksi kondisi pendidikan nasional kita. Dan harian Fajar yang terbit hari senin, 16 Juli pada halaman Metronya turun dengan laporan sebuah persoalan klasik pendidikan kita ’ongkos’ untuk menjadi cerdas yang memberatkan.

Permulaan ajaran baru ini pun disorot oleh stasiun-stasiun TV dengan menurunkan berita-berita yang ’mengenaskan’ tentang pendidikan kita seperti; ” dua ribu anak nelayan harus putus sekolah di desa Pemalang Jawa Tengah”, di daerah Padang orang tua mendemo sekolah-sekolah, dua daerah di Jawa Barat harus memulai sekolah di tempat darurat karena sekolahnya ambruk dan bangunan nya sudah tua dan mengancam keselamatan siswa yang belajar didalamnya, dari Sungguminasa Gowa sebuah sekolah disegel karena bermasalah dengan pemilik yang mengklaim tanahnya yang ’bermasalah’ dengan pemerintah, dari Jogyakarta dan Surabaya orang tua resah dengan biaya tinggi akibat berbagai pungutan, sampai mereka bekas korban bencana alam seperti di Aceh yang pernah dilanda bencana Tsunami masih harus berada di sekolah darurat mengingat pembangunan sekolah mereka belum selesai.

Mestinya tahun ajaran baru kita dimulai dengan sebuah harapan baru, lalu kalau melihat sederetan berita tersebut mungkinkah kita sanggup menutup mata atas realitas bobrok wajah pendidikan kita?. Atau mengalihkan perhatian kita dan mencoba menghibur diri dengan sederetan prestasi-prestasi dari sebagian kecil anak-anak bangsa ini yang mampu merebut medali emas pada olimpiyade fisika misalnya.. lantas bagaimanakah wajah pendidikan kita?

Kesenjangan kekuasaan Vs Rakyat dan Swasta Vs Negeri 

PASAL 31 Amandemen UUD 1945 Ayat (1) menyatakan, “Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan”, dan Ayat (2) “Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya”. Janji pemerintah ini dikukuhkan lagi dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional yang disahkan DPR 11 Juni 2003, ditandatangani Presiden 8 Juli 2003. semnetara itu, dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UU SPN) antara lain disebutkan: Pertama, “setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu” (Pasal 5 Ayat (1)). Kedua, “setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun wajib mengikuti pendidikan dasar” (Pasal 6 Ayat (1)). Ketiga, “pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi” (Pasal 11 Ayat (1)). Keempat, “pemerintah dan pemerintah daerah wajib menjamin tersedianya anggaran guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun” (Pasal 11 Ayat (2)).

Janji pemerintah ini sudah disesuaikan dengan Konvensi Internasional Bidang Pendidikan yang dilaksanakan di Dakkar, Senegal, Afrika, 2000. Konvensi menyebutkan, semua negara diwajibkan memberikan pendidikan dasar yang bermutu secara gratis kepada semua warga negaranya.

Dengan begitu sangat sederhana untuk disimpulkan bahwa negara punya kewajiban untuk menyediakan fasilitas sekolah gratis pada rakyatnya dan dengan dalih apapun tidak mengesampingkan kewajiban ini. Bukankah rakyat juga ’dipaksa’ untuk melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara, misalnya dengan membayar pajak, bila tidak, pemerintah sanggup dengan kekuasaannya menghukum rakyat baik dengan penjara ataupun dengan penggusuran serta penyitaan hak milik rakyat. Lalu kenapa hal yang sama tidak dilakukan kepada negara yang telah menyalahi kewajibannya.

Mengacu Pasal 31 Amandemen UUD 1945, UU SPN No 20/2003, dan Konvensi Dakkar, pemerintah wajib menyediakan pendidikan bermutu secara gratis kepada setiap warga negara. Secara rinci, Pasal 49 UU SPN No 20/2003 menyatakan, “Dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sektor pendidikan dan minimal 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)”. Regulasi ini telah memberikan tuntunan pelaksanaan tekhnis bagi negara dalam penyelenggaraan pendidikan. Tetapi problem yang ada makin bertambah parah. Pemerintah malah bermaksud ’mencuci tangan’ dengan prospek pendidikan gratis adalah sebuah hal yang tidak relaistis, seperti pernyataan Istri gubenur Sulsel (Fajar, senin 16 Juli) atau menyerahkan tanggung jawab ini pada swasta (swastanisasi) seperti swastanisasi perguruan tinggi.

Bagaimana hal ini berlaku, yaitu kesenjangan kekuasaan Versus hak rakyat atas pendidikan. Ini setidaknya disebabkan pada asumsi bahwa negara kewalahan negara untuk mengatur dan membiaya sekian banyak item pembangunan, padahal kita semua tahu semua itu lebih banyak disebabkan oleh borok korupsi yang merajalela di negeri ini, ditambah birokrasi yang gemuk dan tidak efektif asumsi yang ada juga menyebutkan bagaimana kontaminasi globalisme dengan watak neolibarilisme yang membuat pemerintah lebih senang menyerahkan tetek bengek mengurusi urusan pencerdasan anak bangsa ini pada swasta yang makin ’mengeraskan’ ’aroma’ bisnis pendidikan. Tapi betulkah kita cukup siap dengan globalisasi? Walaupun pemerintah sudah menyatakan kesiapannya berkompentensi tetapi kekhawatiran masih juga membayangi.

Bagaimana tidak, menurut indikator pertama, dalam tingkat kompetisi global tahun 2002, Indonesia berada pada posisi ke-72 dari 115 negara yang disurvei. Indonesia berada di bawah India yang menempati posisi ke-56, Vietnam pada posisi ke-60, dan Filipina pada posisi ke-66. Meskipun konfigurasi yang dibuat oleh Global Economic Forum ini lebih merupakan kuantifikasi dari aspek ekonomi dan bersifat relatif, tetapi secara umum prestasi tersebut juga merefleksikan kualitas dunia pendidikan kita.

Sedangkan menurut indikator pengembangan SDM tahun 2002, Indonesia menempati posisi ke-112 dari 174 negara.15 Data tersebut menempatkan Indonesia di bawah Filipina yang berada pada posisi ke-85, China pada urutan ke-104, dan Vietnam pada posisi ke-109. Jika dari segi ekonomi kita—diakui secara jujur—belum siap bersaing, apalagi dalam dunia pendidikan secara umum. Salah satu bukti ketidaksiapan SDM kita bersaing secara global adalah level jabatan TKI kita di luar negeri rata-rata pekerja kasar, hanya sebagian kecil sebagai pekerja profesional, dan lebih sedikit lagi pada level pimpinan. Hal tersebut berbanding terbalik dengan TKA (expatriates) yang bekerja di Indonesia yang mayoritas menempati level profesional dan pimpinan.

Dari sini kita sudah harus waspada bahwa globalisasi itu cenderung menjadikan negara-negara berkembang seperti Indonesia sebagai mangsa, dan negara seyogyanya melindungi rakyatnya bukan melepaskannya untuk menjadi ’santapan’ pasar bebas.

Maka kontrol negara terhadap pendidikan harus ditingkatkan, kontrol ini dalam bentuk ketersedian infrastruktur dan penjamian kualitas (mutu) pendidikan. Bukan maalah sebaliknya sebagai kontrol kekuasaan bagi rakyat dengan segenap indoktrinasi ideologi penguasa yang melakukan hegemoni agar mereka patuh. Swasta saat ini harus dibatasi karena keberadaan swasta sesungguhnya akan memperlebar jurang sekolah berkualiatas dengan yang rendah mutunya. Sebab benar bahwa biaya yang besar mungkin tidak terlalu menjamin kualitas sebuah pendidikan, tetapi biaya yang kecil sudah pasti menurunkan kulitas pendidikan. Inilah akar masalahnya, eforia ’pasar bebas’ telah juga menjangkiti paradigma pemerintah, mereka meletakan semua hal dalam logika ekonomi, fungsi-fungsi sosialnya mulia pudar. Sehingga dalam institusi pemerintah pun terjadi ketegangan.

Kuasa uang dalam Pendidikan

Menurut B Hery Priyono, tanpa menunggu lama, terjadilah ketegangan dalam rumah tangga instansi-instansi negara. Dengan menggunakan metafora ideologis, Bourdieu punya ungkapan bagus untuk melukiskan gejala itu. Ketegangan terjadi antara “tangan kanan negara” dan “tangan kiri negara”. Tangan kanan negara adalah gugus lembaga dan orang dalam ketatanegaraan, yang tugas pokoknya menghasilkan revenue. Itulah instansi-instansi seperti bank sentral, departemen keuangan, kantor pajak, dan semacamnya.

Salah satunya, kita dapat berguru pada almarhum Pierre Bourdieu, pemikir Perancis, yang telah lama merefleksikan gejala itu. Sudah di tahun 1992 (Le Monde, 14/1/1992), ia mengingatkan dunia tentang perjalanan suram yang akan melanda bidang-bidang seperti pendidikan dan kesehatan. Berkibarnya neokonservatifme politik dan neoliberalisme ekonomi membawa berkah finansial kepada para tuan besar modal, tetapi kinerjanya bisa meluluhlantakkan berbagai rajutan institusional yang menyangga hidup bersama komunitas suatu bangsa. Bagaimana itu terjadi?Adapun tangan kiri negara menunjuk gugus orang dan lembaga yang tugas pokoknya mengelola administrasi sosial komunitas bangsa. Itulah badan-badan seperti departemen pendidikan, kesehatan publik, atau perumahan rakyat. Bila “tangan kanan” bertugas mengumpulkan revenue, “tangan kiri negara” biasanya lebih bersifat membelanjakan (spending). Sifat itu melekat pada raison d’être badan-badan itu. Misalnya, instansi pendidikan ada untuk mengelola pendidikan, bukan untuk tujuan lain.

Tetapi apa yang kini terjadi adalah pola berikut. Daripada bahu-membahu dalam kerja sama mengejar kepentingan umum, logika neoliberalisme dari sektor bisnis privat mendikte kinerja “tangan kanan negara”. Pada gilirannya “tangan kanan” itu mendikte kinerja “tangan kiri negara”. Hasilnya? Departemen seperti pendidikan dan kesehatan terpaksa menyesuaikan diri dengan kinerja logika neoliberalisme. Bila tidak, instansi-instansi “tangan kiri negara” akan mati atau pingsan karena kekeringan sumber daya finansial. Namun GM Sudarta dalam karikaturnya tentang kasus SLTPN 56 (Kompas, 21/4/2004) yang sekolahnya ’ditukar guling’ dengan lugas menunjuk salah satu akarnya, ketika ia menuliskan tuturan anak yang terbelalak kepada Menteri Pendidikan yang sedang mengelus dasinya: “… Ada tambahan kurikulum, Pak … (yaitu) belajar bagaimana uang begitu sangat berkuasa …”

Tulisan ini diposting karena dianggap masih relevan dengan kondisi kekinian

Editor: Zainal Marzain