Dari Demontrasi Hingga Seks Bebas

by -1,669 views
ilustrasi seks, sumber foto: merdeka.com

Menggugat Hedonisme Kaum Intelektual

Kita bisa mengantar orang memasuki universitas, tapi belum tentu kita membuatnya berpikir ( Finley Fater Dunoe)

SULAWESIPOS.COM, OPINI – Bila seorang tentara memiliki senjata maka Mahasiswa memiliki Ilmu pengetahuan dan keberanian sebagai senjatanya. Senjata itulah yang digunakan oleh barisan mahasiswa yang gagah berani ketika menjatuhkan penguasa Orde Baru pada peristiwa Reformasi`98 yang lalu. Namun bagaimana dengan karakter dan perilaku mahasiswa sekarang? Mesti diakui eksistensi mahasiswa sekarang mulai digugat. Hal ini terkait dengan perilaku mahasiswa itu sendiri. Lihat saja kasus video mesum yang dilakukan oknum mahasiswa di salah satu perguruan tinggi swasta di Bandung beberapa tahun yang lalu. Belum lagi kasus kekerasan dan penganiayaan sesama mahasiswa yang terjadi di kampus STPDN. Dan kasus-kasus tawuran antar mahasiswa yang marak belakangan ini di berbagai daerah.

Fenomena tersebut mengindikasikan bahwa sosok mahasiswa mengalami degradasi yang lumayan akut. Tentu saja gambaran itu tidak general. Akan tetapi mesti diakui eksistensi mahasiswa kini dipertanyakan tatkala situasi kemasyarakatan di negara ini sedang tidak menentu. Harga-harga melonjak, politisi makin tidak perduli terhadap rakyat, korupsi kolusi makin merajalela, dan penetrasi modal asing begitu kuat. Pertanyaannya di mana peran mahasiswa dalam kondisi bangsa seperti itu? Itulah kritikan yang dilontarkan penulis buku ini terhadap persoalan mahasiswa di Indonesia.

Menurut penulis buku, realitas pendidikan, terutama kampus di Indonesia, mengalami kemandekan. Realitas ilmu pengetahuan kampus dengan keadaan sosial masyarakat mengalami keterputusan. Ilmu pengetahuan yang didapat mahasiswa kemudian seakan macet ketika diaplikasikan ditingkatan kemasyarakatan. Hal ini menegaskan bahwa sudah saatnya menganalisa ulang apakah ilmu pengetahuan yang dipelajari mahasiswa di kampus sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia.

Melihat itu semua, maka sesungguhnya pendidikan sangat terpengaruh faktor lingkungan (budaya,sosial,ekonomi,dan politik masyarakat), maka pendidikan juga mesti bersandar pada lingkungan. Lingkungan tersebut adalah kondisi obyektif yang menyangkut kondisi negara, masyarakat dan mode produksi,mode konsumsi dan distribusi ekonomi poltik. Ketika lingkungan tidak dijadikan pendekatan dalam lingkungan , maka pendidikkan menjadi tidak kontekstual. Pendidikkan akhirnya tidak membasis, tidak mengakar dan berakibat pendidikkan tetap akan menghasilkan manusia tergantung.

Adakah mahasiswa?

Merebaknya pornografi dan pelacuran di kalangan muda, misalnya, tidak pernah dikaitkan dengan pemiskinan struktural, hantaman kapital terhadap pemenuhan kesejahteraan yang menjadi kewajiban negara, dan dorongan hasrat konsumtivisme yang selalu dipompa oleh berdirinya mall-mall mewah dan iklan-iklan kehidupan high class di berbagai tempat umum. Pada saat bersamaan, wacana kapitalisme neoliberal memangkas berbagai akses kaum muda, terutama kelas sublatern pada wilayah pendidikan melalui praktik privatisasi pendidikan. Kurikulum pendidikan di kampus menjauhkan mahasiswa dari realitas sosial dan membentuk mereka sebagai produk-produk yang siap untuk dipasarkan oleh industry kapitalisme.
Menurut penulis buku ini mahasiswa sebagai lapisan kaum muda sekarang ini dikepung dari berbagai penjuru. Mulai dari privatisasi pendidikan yang melanda kampus-kampus mereka, materi kurikulum dan pengetahuan yang bekerja semata-mata untuk melayani kepentingan produksi dan pasar, kampus yang berdiri di tengah kepungan mall-mall mewah yang menebar aroma hasrat konsumtivisme, sampai dengan jalur jasa infotainmen dan kapitalisme media yang memanifes dalam bentuk MTV, sinetron, kontestasi Idol, serta acara-acara gosip. Akibat kepungan komersialisasi dari kapaitalisme yang sangat kuat mahasiswa kemudian terbius dan tidak sadar akan peran yang sesungguhnya diemban.

Yang paling parah, situasi universitas Indonesia semakin mengkhawatirkan dengan telah diterapkannya Badan Hukum Milik Negara di beberapa universitas. Situasi ini juga akan semakin parah dengan akan hadirnya Badan Hukum Pendidikan, yang semangatnya adalah prinsip komodifikasi pendidikan dengan dibungkus jargon muluk otonomi yang baru sebatas cita-cita. Adakah sikap para mahasiswa terhadap kebijakan tersebut? Memang ada beberapa ‘perlawanan,’ namun perlahan dan pasti semakin meredup. BHMN bisa lenggang kangkung tanpa halangan berarti. Inilah wajah mahasiswa yang gampang kelelahan.

Situasi di atas sebenarnya sangat wajar karena pemerintah, sejak zaman Orde Baru, melalui NKK/BKK, memang sudah memformat mahasiswa untuk tidak melakukan politik praktis dan sekedar menyibukkan diri dan rutinitas studi, yang sayangnya juga tidak mampu menjadikan mahasiswa bisa kritis. Imbasnya, perguruan tinggi cenderung lebih menjadi arena permainan politik bagi negara, pasar dan sivitas akademika dari pada sebuah wilayah yang memiliki otoritas akademik. Akhirnya, pendidikan tinggi ibarat macan ompong, disatu sisi disegani karena idealismenya, namun dilain sisi otoritas akademiknya merosot. Jika kondisinya seperti itu, mengandaikan mahasiwa akan bersikap kritis dengan beragam kebijakan penindasan adalah ‘omong kosong’.

Terjebak kapitalisme

Penulis buku ini mengupas lebih jauh bahwa fenomena ketertindasan mahasiswa dikarena penetrasi kapitalisme yang sangat akut yang sudah masuk ke kampus-kampus Indonesia. Akibatnya kebijakan kampus pun semata kepentingan pasar. Menyiapkan mahasiswa untuk menyukseskan kapitalisme. Dalam paradigma kapitalisme dan neoliberalisme cara-cara kita bertransaksi dalam kegiatan ekonomi bukanlah satu dari berbagai model hubungan manusia antar manusia, melainkan satu-satunya model yang mendasari semua tindakan dan relasi antar manusia, baik itu persahabatan, keluarga, hukum ,tata negara, maupun internasional. Intinya, sebagaimana dipaparkan Karl Polanyi, bagi neoliberal tindakan dan hubungan antara pribadi kita maupun tindakan dan hubungan sosial dan politis kita hanya ungkapan dari kalkulasi untung rugi.

Kinerja ekonomi pasar bebas bisa diringkas dalam dalil: jika tidak punya uang (tidak bisa membeli), Anda tidak berhak memperoleh barang/jasa yang Anda perlukan, termasuk pendidikan, kesehatan, obat, dan layanan publik. Kelompok-kelompok miskin lalu tidak hanya tersingkir karena daya beli mereka rendah, bahkan secara institusional diputus kaitannya dengan gugus institusi yang secara klasik bertugas menjadi pelindung bila mereka jatuh. Lihat saja Depdiknas yang dengan getol dan bersemangat membahas RUU BHP sebagai kelanjutan BHMN. Kebijakan tersebut adalah akibat desakan IMF, World Bank dan WTO yang memang menuntut bahwa sektor publik yang memberi keuntungan dalam jangka panjang, misal pendidikan, harus dihilangkan dari perhatian negara.

Pada akhirnya, mahasiswa sebagai entitas kelompok yang hidup di universitas tentu saja masih. Namun perilaku dan aktifitas mereka dalam bertindak atas realitas penindasan, maaf saja, rasanya sudah redup untuk tidak dikatakan ‘sudah pingsan.’ Kecuali ingatan 65, 74, dan 98 mungkin masih bisa dijadikan rujukan bahwa mereka benar ada dan ‘mengada.’ Kini, ditengah keterpurukan internal tersebut, bukan zamannya lagi mahasiwa memisahkan diri dengan sekian entitas perjuangan politik lain. Ia harus mampu menyatu dengan; gerakan buruh, pemuda, kau miskin kota. Penulis buku ini menaruh harapan besar kepada mahasiswa Indonesia. Bahwa sudah saatnya mahasiswa Indonesia kepada jati dirinya. Menyibukkan dalam aktifitas yang berguna bagi masyarakat dan bangsa. Dan bukan sekadar mengasingkan diri dalam aktifitas hedonisme dan konsumtivisme yang justru mendegradasikan statusnya sebagai mahasiswa.

By. Epung Saepudin
Penulis adalah Pustakawan Transformasi Jakarta

Editor: Zainal Marzain