Arti Tangis Ketum Muhammadiyah di Milad TV One

by -1,309 views

Oleh: Munir Sara

SULAWESIPOS.COM, OPINI – Waktu peringatan Milad TV One, Haidar Nasir (Ketum Muhammadiyah) bilang, mengurus bangsa ini perlu ketulusan. Harus pakai hati. Kasihan rakyat, mereka lagi susah. Ia tak dapat melanjutkan omongannya. Sekujur mukanya sembab, kalimatnya terputus-putus. Air mata pak Haidar penuh arti. Ia peka pada keadaan rakyat hari ini. Nasib rakyat Indonesia memang lagi blangsak. Lagi susah-susahnya. Mau bagaimana? Memang begitu faktanya.

Memang demikian adanya. Rakyat Indonesia yang isinya sekitar 60 persen petani ini, hidupnya lagi lintang pukang. Mau bagaimana? Wong saat dia panen padi pemerintah impor beras. Dia panen jagung, pemerintah impor jagung, dia panen garam, pemerintah impor garam, saat dia panen tebu dan produksi gula, tau-tau pemerintahnya impor gula juga. Bagaimana ini? Pemerintah pada rakyatnya kok begitu-begitu amat sih?

Hayo..mau pakai alasan apa untuk membenarkan tingkah rezim yang agak ugal-ugalan ini? Wong jelas-jelas datanya surplus jagung, surplus beras, surplus garam, supply gula di pasar gula juga cukup persediaan. Ini malah impor. Sudah pasti petani menjerit.

Dia punya biaya produksi mahal sementara NTP-nya rendah karena produk pangan impor menguasai pasar domestik. Bagaimana cara petani bahagia? Ini tak masuk akal. Katanya impor untuk pengendalian harga pasar domestik. Wong kita overstock kok untuk beberapa produk pangan yang diimpor. Tak ada masalah serius dengan supply and demand. Lalu apa dong urusan impor-imporan ini?

Lah mau bagaimana, problemnya itu rakyat butuh makan, biaya kesehatan dan pendidikan. Rakyat mengalami problem lapar, cuman pemerintah saja yang sekonyong-konyong bilang rakyat lagi kenyang sampai bega. Meskipun data menunjukkan tren Indonesia sedang menuju bangsa yang terancam lapar serius.

Global Hunger Index- Angka Kelaparan Global yang dilansir oleh lembaga International Food Policy Research Institute (IFPRI), posisi Indonesia menurun dari tingkat kelaparan medium di posisi 19,1 menjadi 22,1 pada 2016 dan 22 pada 2017. Angka index di atas 20 menandakan di Indonesia telah terjadi kelaparan pada level serius pada sebagian penduduknya. Ini data. Data ini merekam secara ilmiah problem perut rakyat Indonesia bila dengan perbandingan pada negara-negara lain.

Bukan cuma tren lapar yang menuju ambang serius, Indeks Kesehatan rakyat Indonesia juga punya soalnya sendiri. Indonesia menempati urutan ke 101 dari 149 negara dalam indeks kesehatan global 2017. Kalah dari Malaysia, Thailand, Laos dan Vietnam. Wong bagaimana mau layanan kesehatan yang bagus, BPJS kesehatan saja tekor hingga Rp.16 triliunan. Tiap tahun negatif. Apa masalahnya kalau bukan soal governance?

Selain kesehatan, pendidikan di Indonesia juga mahalnya bukan main. Mau bagaimana rakyat ini? Sudah terancam lapar serius, jaminan layanan kesehatannya punya masalah (defisit BPJS), pendidikan juga mahal bukan main. Percaya tidak percaya, memang begitu faktanya. Indonesia masuk dalam daftar 15 negara dengan pendidikan termahal di dunia. Indonesia berada di posisi 13.

Let’s see, ujung-ujungnya rakyat Indonesia itu bahagia apa tidak selama Jokowi berkuasa? Dalam World Happines Report 2018, selama Jokowi berkuasa, indeks kebahagiaan hidup orang Indonesia melorot. Mau bagaimana? Memang begitu data dan fakta. Dari laporan ini, Indonesia berada pada rangking 96 berdasarkan survei 2015-2017. Padahal, Indonesia sebelumnya berada pada rangking 88 pada survei sebelumnya.

Karena mahal, maka Right to Education Index (RTEI) alias hak atas pemenuhan pendidikan di Indonesia kalah jauh dari negara paling melarat di Ethopia sana. Mau bagaimana? Ini data. Yang dikukur adalah governance, availability, accessibility, acceptability, dan adaptability. Dan Indonesia masih buruk di peringkat 7 dari 14 negara yang dipilih secara rendom oleh Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) pada tahun 2017.

Kalau mau tanya solusinya apa, ya soal tata kelola. Soal governance. Soal paling besar adalah soal leadership. Presiden sebagai chief of state, dalam kepalanya mesti punya peta jalan Indonesia sebagaimana dalam visi dan misinya. Bahwa bangsa yang berdaulat dengan rakyat yang sejahtera itu bagaimana cara dan apa prioritasnya?

Isi kepala presiden itu kemudian digambarkan dalam RKP, RPJMN, APBN hingga anak cucunya fiscal governance. Prioritas pembangunan harus tergambar dalam seluru tahapan pengelolaan negara. Prioritas presiden apa? Tapi kalau chief of state, isi kepalanya adalah pikiran para konsultan dan cucunguk yang cuma mau dagang, ya mau jadi apa negara ini? Pantas saja Ketum Muhammadiyah sampai iba begitu rupa terhadap nasib bangsa ini !

Editor: Zainal Marzain