Prabowo Bikin Menteri Keuangan Baperan

by -1,094 views

Oleh: Munir Sara

SULAWESIPOS.COM, OPINI – Di akun facebook miliknya, Sri Mulyani curhat soal Prabowo. Konon saat di deklarasi dukungan alumni perguruan tinggi se-Indonesia di Bandung (26/1/2019), Capres 02 ini katakan, menteri keuangan diganti menjadi “Menteri Pencetak Hutang.”

Sontak, pernyataan Prabowo itu bikin Sri Mulyani baper. Menkeu kembali menimpali, “mestinya Prabowo menggagas program yang kredibel ketimbang menebar ketakutan. Menurut Sri Mulyani, keuangan Indonesia dalam keadaan sehat walafiat. Tanpa kurang suatu apa.

Lanjutnya; Indonesia masih investment grade (layak investasi) oleh lembaga rating Moodys, Fitch, S&P, RNI dan Japan Credit Rating Agency. Jadi utang Indonesia, bukanlah seperti yang dibilang Prabowo; mengalami stadium lanjut. Oleh karena itu, kapan waktu, bila mau ngutang untung menutup bunga utang yang jatuh tempo boleh saja, tidak apa. Asalkan, menurut lembaga-lambaga rating asing itu utang kita masih sehat.

Tapi menurut saya begini, pemerintah jangan pakai logika linier dalam melihat dirinya. Karena suatu dinamika gerak (transformasi); lahir dari struktur perspektif yang komplementer. Karena perubahan dalam konteks negara, secara ontologis, lahir dan dikonstruksi dari sekian faktor yang elementer dan partikelir. Kalau menterinya baperan karena ada pikiran yang beda, ya mending jangan jadi menteri. Karena tugas menteri adalah meramu pikiran. Bukan pakai pikirannya sendiri. Ini negara sis !

***
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat pembayaran bunga utang hingga November 2018 telah mencapai Rp 252,06 triliun. Nilai tersebut sudah tembus 105,46% dari yang ditetapkan APBN sebesar Rp 238,61 triliun hingga tutup tahun 2018. Artinya, pembayaran bunga utang bengkak. Jebol !

Nah, kalau jebol mau ambil dari mana? Tentu dari APBN. Kalau APBN-nya juga defisit, lalu dari mana dong? Ya dari pembiayaan defisit dari APBN. Pembiayaan defisit APBN dari mana? Ya dari narik utang baru lagi di 2019 !

Dari struktur utang, memang masih debatable. Para ekonom seperti Faisal Basri atau Rizal Ramli bilang, bahaya kalau obligasi pemerintah, 40% dipegang asing. Tapi jauh sebelumnya, Menkeu Bambang Brojonegro juga bilang, struktur utang jangan cuma dilihat dari persentase kepemilikan, tapi juga dari tenornya atau jangka waktu.

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR: 2018), Dari total SBN yang bisa diperdagangkan atau tradeable Rp 2.179,9 triliun. Dari SBN yang bisa diperdagangkan tersebut, 40% atau sekitar Rp 865,9 triliun di antaranya dimiliki asing.

Nah, menurut DJPPR, orang asing memegang utang Rp 858,79 triliun. Kalau transaksi hariannya cuma Rp 8-11 triliun mereka jual tidak apa, masih jauh dari bahaya. Kecuali yang diperjualbelikan Rp 100 triliun. Jadi meski 40% SBN dipunyai asing, strukturnya (tenor) masih aman.

Yang kita inginkan begitu. Harus ada skema yang secure dalam pengelolaan hutang (obligasi). Jangan sampai isinya spekulan semua yang cuma mau cari untung. Oleh sebab itu, skema kepemilikan SBN dari asing itu yang long term investor tapi modal besar dan tahan panting terhadap gejolak pasar. Bisa dijamin tidak ada sudden reversal atau arus modal keluar tiba-tiba bila ada gejolak pasar di Indonesia.

Menurut data DJPPR (2018), dari 40% atau Rp 858,79 triliun SBN yang dimiliki asing, sekitar 41,70% atau Rp 358,09 triliun dimiliki lembaga keuangan. Sekitar 19,05% atau Rp 163,61 triliun dalam bentuk reksa dana. Kemudian sekitar 16,74% atau Rp 143,77 triliun dipegang Bank Sentral dan pemerintah negara asing, sementara 12,85% atau Rp 110,34 triliun adalah pihak lainnya.

Jadi kata Menkeu, semuanya baik-baik saja, meski menurut BI, utang luar negeri Indonesia mencapai US$358 miliar atau sekitar Rp. 5 ribu triliun dengan kurs rupiah Rp.15 ribu/US dollar pada akhir Juli 2018. Angka itu meningkat 4,1 persen dibanding periode sama 2017 (year on year/yoy).

****
Pemerintah memang utang untuk biayai pembangunan infrastruktur. Apa benar itu? Mari kita lihat data dan opini yang berbeda. Ternyata jika kita lihat, penggunaan utang luar negeri pemerintah yang selama ini dinarasikan untuk menggenjot pembangunan infrastruktur tidak terkonfirmasi dengan struktur belanja pemerintah. Hal ini dikatakan juga oleh ekonom Faisal Basri. Apa benar? Mari kita lihat !

Berdasarkan data pemerintah, proyeksi belanja pegawai pada 2018 adalah sebesar Rp 366 triliun, atau naik 28% sejak 2014. Sementara di posisi kedua adalah belanja barang sebesar Rp 340 triliun atau naik 58% sejak 2014.

Sementara infrastruktur, yang masuk dalam kategori capital, berada di urutan ketiga yakni sebesar Rp 204 triliun atau naik 36% sejak 2014. Infrastruktur itu paling banyak dibiayai dari utang BUMN yang sebahagian kecilnya dari penyertaan modal APBN.

Terlepas dari semua hiruk pikuk dan argumentasi soal utang ini, ada baiknya kita renung-renung adagium lama ini : “Pahlawan bangsa gugur di medan perang, dikenang sebagai bunga bangsa. Suatu pemerintahan neolib, selalu berakhir meninggalkan beban bunga utang untuk anak cucu.”

Munir Sara adalah staf ahli DPR RI dan Mantan Aktivis HMI
Editor: Zainal Marzain