SKPD Numpang Ngantor, Pemkab Bone Justru Hibahkan 6 Milliar ke Instansi Vertikal

by -1,279 views

BONE, SULAWESIPOS.COM – Kebijakan pemberian dana hibah kepada dua instansi vertikal oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bone menuai sorotan sejumlah aktivis Bone.

Pemkab Bone melalui Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan (Tarkim) Bone menyebutkan, total dana yang dialokasikan untuk dua instansi vertikal tersebut mencapai Rp. 6 Milliar.

Kepastian pendanaan pembangunan kantor Polres Bone dan Kejari Bone tersebut tak di tampik Kepada Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan (Tarkim) Bone, H. Syafruddin Usman saat dikonfirmasi pada Jum’at (14/12/2018), dikutip dari radarbone.co.id

“Itu masuk anggaran pokok 2019, dan telah disahkan baru-baru ini. Untuk pembangunan kedua kantor tersebut (Polres-Kejari) dialokasikan dana sebesar Rp.6 miliar. Untuk polres Rp. 4.920.000.000 (Rp4,9 miliar) ditambah Rp80 juta untuk dana perencanaan dan Kejaksaan sebesar Rp980 juta termasuk pajak ditambah dana pengawasan sekira Rp40 juta,” kata Syafruddin saat menghubungi radarbone.co.id, Senin 17 Desember 2018.
Diakui Syafruddin, memasuki tahun 2019, proses pembangunan segera dilakukan.

Pemberian dana hibah kepada dua instansi vertikal di atas, menuai sorotan sejumlah aktivis di Bone, salah satunya Dr. Akmal, S.Pdi., M.Pdi, Akmal mengatakan, masih banyak infrastruktur lingkup SKPD di Bone belum stabil bahkan belum memadai fasilitasnya, kenapa justru harus menganggarkan ke Instansi yang lain, apalagi ke Instansi vertikal.

“Pasal 21 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2 tahun 2012 tentang Hibah Daerah juga menyatakan bahwa “Hibah dari Pemerintah Daerah dapat dianggarkan apabila Pemerintah Daerah telah memenuhi seluruh kebutuhan
belanja urusan wajib guna memenuhi standar pelayanan minimum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.” ujar Akmal saat dikonfirmasi sulawesipos.com, Minggu (27/1/2019).

Sementara itu, ditempat terpisah Andi Saiful Marfian Aktivis IMM Bone, juga menyatakan keprihatinannya terhadap kebijakan Pemkab Bone atas pemberian dana hibah kepada Polres dan Kejari Bone.

Menurut Iful sapaan akrabnya, seharusnya Pemerintah terlebih dahulu memperhatikan kondisi infrastruktur dan fasilitas milik Pemkab sendiri. Apa semua Dinas di Bone sudah mapan asset dan fasilitasnya atau justru masih terkatung-katung?.

“Salah satu SKPD di Bone (Dinas Kebudayaan) hari ini statusnya numpang di Bola Soba, kenapa bukan memperhatikan dapur terlebih dahulu. Baru kemudian membantu instansi lain,” tegasnya.

Saiful juga menambahkan, Dinas Sosial Bone sampai hari ini belum memiliki sarana memadai dalam hal pengadaan fasilitas penampungan anak jalanan, jompo dan fakir miskin.

“Apa kondisi infrastruktur perkantoran sudah layak dan maksimal? Seharusnya Pemkab fokus pembenahan fasilitas dan sarana perkantorannya terlebih dulu,” tegasnya.

Saat disampaikan bahwa bentuk bantuan hibah tersebut berupa barang, iful pun menanggapinya. “Yang dipakai beli barang kan uang, jadi intinya tetap uang. Barang itu hanya dalih para elit untuk membuat kita bisa menerima kebijakan yang mereka lakukan,” ketusnya.

“Kita akan mengawal proses pemberian dana hibah tersebut dalam bentuk advokasi (pendampingan), kalau betul sesuai regulasi maka silahkan dilakukan, tapi ketika tidak sesuai regulasi tentu ada konsekuensinya,” pungkasnya.

Untuk diketahui, Anggaran hibah kepada dua instansi vertikal tersebut dalam bentuk barang. Rencananya akan di bangun posko pelayanan terpadu di Polres Bone, setelah selesai pembangunannya baru akan diberikan kepada polres sebagai hadiah.

Revitalisasi gedung kantor di kedua instansi itu dilakukan karena rusak akibat terjangan banjir beberapa bulan lalu.

Reporter: Zaid Alkatiri
Editor: Zainal Marzain