Desa Inovatif Tumpuan Negara

by -966 views

Oleh: Munir Sara

SULAWESIPOS.COM, OPINI – Saya termasuk yang paling percaya, bahwa setiap desa, pasti ada core business-nya. Mau diujung wilayah manapun, pasti dia punya core business. Persoalannya itu ada pada, inovatif tidak kepala desanya? Itu saja duduk soalnya. Inovasi menjadi kata kunci. Kepala desa harus punya mimpi. Dengan pagu ratusan juta dari ADD, mau dia sulap desanya menjadi apa?

Kalau tidak berfikir melingkar—kreatif, maka APBDes itu pasti habis, tapi tidak punya efek netes ke bawah (trickle down effect) secara ekonomi. Pikiran besarnya itu ada pada perspektif, bahwa setiap belanja desa adalah investasi. Setiap program, sekecil apapun, harus dihitung juga, berapa benefit ekonominya, juga benefit sosialnya kedepan. Karena keduanya (benefit ekonomi dan sosial), pasti saling berkelindan—bersimbiosis. Jangan sampai belanjanya ke utara, hasilnya ke selatan, bahkan nol output.

Jadi program dan mata anggaran (sekecil apapun), harus dihitung dua faktor tersebut. Karena program dan mata anggaran, bukanlah angka-angka yang berdiri sendiri. Tapi punya yang namanya posterity. Harus menghasil dampak A, B, C dan seterusnya.

Oleh karena itu, dalam pengelolaan alokasi dana desa (ADD), harus diestimasi; hingga sekecil-kecilnya, bahwa seberapa besar efeknya secara ekonomi dan sosial. Prinsipnya adalah money follow the program.

Jadi inovasi programnya sudah ada sebelumnya; baru kemudian, anggaran; diestimasi mengikuti program strategis. Jadi saya garis bawahi, bahwa anggaran sifatnya mengaktivasi program. Bukan bagaimana caranya menghabiskan anggaran. Atau sebatas anggaran terserap habis; yang mana ujung-ujungnya cuma business as usual.

Tentu, untuk inovasi, harus ada risetnya, harus ada benchmarking-nya. Membandingkan suatu unit usaha sejenis, baik di dalam wilayah sendiri, ataupun di tempat lain. Dari benchmark tersebut, barulah dibuat best practice atau praktek terbaiknya bagaiman terhadap core business yang ada di desa.

Saya ambil contoh desa Ponggok di Klaten Jawa Tengah. Kadesnya berani menggelontor ADD untuk meriset potensi desanya. Dia bikin banchmark dengan berbagai cara. Lalu ditemukanlah cara mengelola potensi desa. Kini BUMDes di Ponggok, menjadi BUMDes inovatif, dengan menarik pendapatan desa miliaran rupiah tiap tahun. Apa jadinya desa Ponggok sekarang?

Dengan BUMDes-nya, kini desa Ponggok melakukan ekspansi usaha ke pengembangan IKM. Merambah ke ritel dengan DesaMart. Begitu banyak posterity, dari yang sebelumnya cuma punya wisata Umbul desa. Benefit sosialnya apa?

Kini mereka punya layanan kesehatan gratis dari desa yang namanya; Jamkesmasdes. Setiap anak-anak kurang mampu yang melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi, dibiayai melalui CSR BUMDes. Dari inovasi BUMDes, kini tumbuh sektor-sektur usaha baru di desa Ponggok.

Hal yang sama juga terjadi di BUMDes Multianggaluku Mandiri Desa Kalukubula, BUMDes Desa Cibodas, BUMDes Desa Tirtonirmala Bantul, BUMDes Karya Jaya Abadi Desa Amin Jaya

Jadi BUMDes itu bukan sifatnya business as usual, tapi benar-benar menjadi entitas bisnis desa atau village enterprises yang benar-benar memiliki produk usaha yang nyata (tangible). Memiliki usaha yang modalnya diperoleh dari penyertaan APBDes.

Waktu era SBY, Kapala Bappenas saat itu ibu Prof. Dr. Armida Salsiah Alisjahbana dalam suatu rapat di komisi 11 DPR-RI memaparkan, “pemerintah bertekad merubah paradigma pembangunan, dari yang sebelumnya top-down, akan menjadi bottom-up. Kita bangun dari desa ke kota. Dari sini grand design-nya. Lalu lahirlah RUU desa inisiatif pemerintah dan DPR dan sahkan pada tahun 2014.

Tentu, dari sini, kita berharap, dengan pembangunan ekonomi, sosial dan budaya, desa ke depan menjadi pusat peradaban. Sirkulasi ekonomi tidak lagi tersentral di kota saja, tapi bertumpu dari desa ke kota. Bagaimana cara? Tentu dengan pembangunan dan pengelolaan APBDes yang inovatif. Tak ada cara lain !

Penulis adalah Staf Ahli DPR RI dan Mantan Aktivis HMI

editor: Yusuf Muhammad