Ratusan Truck Penambang Pasir di Bone Geruduk Kantor DPRD, Ini Tuntutannya

by -963 views

BONE, SULAWESIPOS.COM – Ratusan truck penambang pasir galian C yang tergabung dalam Asosiasi Penambang Arung Palakka menggeruduk kantor DPRD Bone, Kamis (10/2019). Mereka menuntut para wakil rakyat ini untuk memperhatikan nasib penambang pasir yang semakin terpojok akibat ketidakjelasan regulasi.

Sekitar 800 truck, motor dan mobil bak  terbuka milik pendemo membuat akses jalan di depan kantor Gedung DPRD Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan, lumpuh total.

Massa kemudian berorasi didepan pintu masuk gedung DPRD Bone secara bergiliran. Mereka juga meminta perwakilan DPRD Bone untuk menemui dan menerimanya.

Koordinator Aksi Mukhawas dalam orasinya, mengatakan, seharusnya pemerintah dan masyarakat di Bone wajib berterimakasih kepada penambang karena dengan kehadiran merekalah aktivitas pembangunan di Kabupaten Bone bisa terus berjalan.

“Pemerintah harus memberikan ketegasan kepada penambang di Kabupaten Bone. Kalau dikatakan ilegal maka dengan ini kami mengharamkan seluruh bangunan yang ada di Bone karena itu berasal dari usaha para penambang,” katanya.

Setelah berorasi di depan gedung, massa selanjutnya bergerak memasuki gedung DPRD untuk diterima langsung Anggota DPRD Bone, Saat hendak memasuki gedung massa memaksakan truck tronton yang mereka gunakan masuk kedalam gedung penerimaan aspirasi.

Ditempat yang sama Ketua Asosiasi Tambang Arung Palakka, Andi Mappakaya Amier mengharapkan, pemerintah memberi perhatian lebih mengenai nasib para penambang hari ini. Harus ada kejelasan regulasi yang mengatur karena ini menyangkut nasib sopir dan para penambang.

“Jangan dihentikan, apalagi dibiarkan begitu saja tanpa ada tindak lanjut. Tolong diperhatikan nasib para sopir dan penambang mereka juga butuh hidup, mereka memiliki anak dan keluarga yang harus mereka hidupi,” tegasnya.

Untuk diketahui, aktivitas tambang di beberapa kecamatan di Kabupaten Bone dianggap ilegal, pemerintah kabupaten mengacu pada peraturan rencana tata ruang wilayah kementerian PU yang ada sejak tahun 2009 lalu.

Reporter: Yusuf al-Fatih