DARI PANGGUNG SANDIWARA MENUJU PANGGUNG AMANAH (2)

by -1,107 views
Dok. Pribadi Ahmad M. Sewang

Oleh: Ahmad M. Sewang

Dunia sebagai panggung sandiwara lebih banyak dilakonkankan politisi. Sebagai negara yang menganut sisten demokrasi, maka dalam suksesi pemerintahan dilakukan pemilihan umum. Di era Orde Baru formalitas pemilu dipertontonkan dalam bentuk sandiwara nyata. Hasil pemilu sudah bisa diketahui sebelum pemilu berlangsung. Sandiwara juga dilaksanakan secara perorangan.

Seorang teman menceritakan pengalamannya, “Menjelang pemilu, seorang pejabat tinggi dari pusat melakukan blusukan ke daerah pedesaan. Dalam usahanya menarik simpati masyarakat pedesaan yang religius, ia berlakon seperti sang kiyai, memakai sorban putih dan songkok haji, sekalipun dikatahui bahwa itulah pertama kali dalam hidupnya mengenakan pakaian demikian.” Sikap sang pejabat tersebut, sesungguhnya telah menampakkan sandiwara pencitraan kepura-puraan.

Di era reformasi, lain lagi masalahnya, yaitu masalah high cost politics, politik demokrasi biaya tinggi. Dalam pertemuan seorang mantan kepala daerah di satu daerah, saya menanyakan ongkos yang harus dikeluarkan seorang calon kepala daerah (andai saya mencalonkan diri). Jawabannya fantastis, 10 sampai 20 miliar rupiah calon bupati dan calon gubernur minimal 350 miliar rupiah. Saya tanya lagi, “Bagaimana jika saya tidak memiliki uang sebanyak itu?” Dengan enteng ia menjawab, “Gampang, bisa berkolaborasi (dengan pengusaha).” Menjadi calon bupati memerlukan biaya paling kurang 10 miliar. Belum lagi sebagai calon walikota memerlukan ongkos politik lebih mahal lagi, 20 sampai 100 miliar rupiah.

Sementara itu, kita tahu bahwa gaji resmi seorang bupati tidak sampai 10 juta per bulan, sedang gaji seorang gubernur 15 juta per bulan. Pertanyaannya, bagaimana ia mendapatkan uang  untuk mengembalikan ongkos politik tinggi itu dalam waktu sesingkat-singkatnya? Di sinilah permainan sandiwara dilakonkan. Tidak salah jika ada ahli berpandangan bahwa mencalonkan diri jadi pejabat di zaman now sangat tidak menguntungkan. Bak bunyi pepata lama, “Menang jadi arang, kalah jadi abu.” Banyak orang kalah dalam kontestasi pilkada jadi pusing tujuh keliling memikirkan pengembalian utang yang melilit, bahkan ada yang stress alias edan.

Sebaliknya yang menang pun hampir sama nasibnya harus mencari jalan mengambalikan utang ongkos pilkada sesegera mungkin. Di sini banyak yang tergoda menempu jalan pintas, bermain sandiwara dengan me-mark up proyek. Tidak salah jika ada ahli berpandangan, “Jika ada pejabat eksekutif tidak tertangkap sekarang, maka itu kebetulan saja bernasib baik.” Kementerian Dalam Negeri menunjukkan data bahwa dalam kurun 2004-2017 lebih dari 300 gubernur, bupati, dan wali kota terjerat kasus korupsi. Dalam periode dan jumlah yang sama, yaitu 300 legislatif terjerat kasus yang sama.

Bagaimana menghentikan sandiwara yang banyak memakan korban ini. Segera memperbaiki dua hal, yaitu menciptakan sistem yang baik dan merealisasikan character building yang sudah lama disuarakan. Hanya dengan itu, kita bisa mengubah karakter kepala daerah dari pemain sandiwara dengan menjadikan jabatan yang disandangnya itu sebagai amanah dan ladang untuk menanam amal kebaikan.

Natijah:

  1. Hampir semua ahli mengeluhkan bahwa politik hight cost menjadi sumber akar korupsi. Diperlukan reformasi sistem baru demokrasi yang lebih sederhana dan bisa menjangkau banyak orang potensial duduk di eksekutif dan legislatif.
  2. Character building dengan mendisiplinkan mental pejabat segera dibenahi. Tetapi, mental yang baik tanpa perbaikan sistem tidaklah berarti. Berapa banyak pejabat tertangkap tangan yang awalnya dikenal sebagai orang baik-baik, hanya karena masuk pada sistem yang rusak, maka ia pun terperangkap dalam kejahatan.
  3. Sistem yang baik dan disiplin mental tinggi adalah modal sosial yang bisa mengubah panggung sandiwara ini menjadi panggung amanah menuju kesejahteraan bersama.

Wassalam,

Makassar, 6 Januari 2019