ISLAM DAN PERILAKU MEMILIH

by -1,076 views
Ist. saifuddin al mughniy

Oleh : Saifuddin Al-Mughniy

Analis Politik politik UVRI Makassar

Pada prinsipnya diskursus Islam politik maupun politik Islam dalam kerangka demokrasi saat ini telah membelah pemahaman tentang makna demokrasi yang sesungguhnya. Sehingga tidak heran kalau kemudian politisi Islam maupun Islam politik menemui jalan buntu untuk kemudian menterjemahkan nilai-nilai politik dan demokrasi yang sesungguhnya dalam didalam polarisasi politik. Dan untuk itu, polarisasi politik kelihatannya melaju dengan cepatnya meninggalkan berbagai macam pemahaman Islam di dalam keterlibatannya dalam politik.

Dan kalau kita mau jujur sebagai suatu bangsa maka sadar atau tidak sadar, negara ini telah lahir dari sebuah ijtihadi intelektual Islam dalam keikut sertaannya mengantar negara ini sampai kepada pintu gerbang kemerdekaan, itu artinya bahwa politisi Islam sejak awal telah melakukan akselerasi pemikiran untuk kemudian terus menciptakan bangunan-bangunan politik dalam menata system pemerintahan yang demokratis. Dan hal ini dapat dilihat dari proses pemilihan umum pertama tahun 1955, dimana hasil PEMILU tersebut menjadikan Partai Islam yakni Masyumi memperoleh 57% kursi di parlemen mengungguli partai-partai nasionalis dan kelompok-kelompok kiri lainnya seperti Partai Komunis Indonesia saat itu.

Sekalipun memang, bahwa tingkat partisipasi politik rakyat semakin besar dengan satu asumsi dimana tingkat partisipasi rakyat dalam politik menuju proses demokratisasi kian besar, sebab itu, moment pemilihan umum pertama itu adalah merupakan babakan awal untuk membangun proses politik yang demokratis. Tentunya partisipasi politik itu sangat di dominasi oleh kelompok Islam baik di tingkat ideologis maupun di tingkat kulturalis. Artinya apa, bahwa tingkat keinginan berpolitik kelompok Islam jauh lebih besar ketimbang saat sekarang ini. Sebab dalam kondisi perpolitikan nasional kekinian ditengah maraknya aliran-aliran politik yang kemudian mempetakan pemikiran Islam politik.

Dalam pengertian bahwa terjadinya perbedaan pemahaman di dalam penterjemahan demokrasi, politik, negara bahkan sampai kepada agama tidak perlu terlibat dalam urusan berpolitik. Anehnya, seorang tokoh eropa seperti Ian Adams (Guru besar sains politik di New College, Durham) dalam artikelnya menjelaskan bahwa antara politik dengan agama itu sama sekali tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Sebab analisa yang dituangkan begitu obyektif dimana ia mengungkapkan bahwa Muhammad SAW itu adalah bukan hanya sekedara Nabi, tetapi lebih daripada itu Muhammada SAW adalah juga adalah seorang pemimpin agama, panglima militer, sekaligus pemimpin politik. Menurutnya, bahwa apa yang dilakukan oleh Muhammad SAW ini sangat berbeda dengan gaya kepemimpinan pendiri agama Kristen. Dimana Yesus bukanlah seorang pemimpin politik, apalagi pemimpin militer, dimana yesus tidak memberi petunjuk tentang masalah-masalah politik selain perintah untuk “menyerahkan pada kaisar urusan kaisar dan pada Tuhan urusan Tuhan”. Dan perintah ini mengisyaratkan adanya pemisahan secara tegas antara agama dengan negara.

Sementara cita-cita Islam selalu menyatukan otoritas antara agama dan politik, sehingga dengan begitu Islam sangat menolak sekulerisme yang berusaha mempetakan persoalan agama dengan urusan politik. Tragisnya Islam pernah menjadi agama monoteistik yang sangat dahsyat daya takluknya. Dan hanya beberapa abad sejak pendiriannya, Islam berhasil memiliki wilayah kekuasaan yang merentang dari Spanyol hingga India. Pusat kepemimpinan Islam beralih dari orang Arab ke orang Turki menjelang akhir abad pertengahan, dan sehingga peralihan pusat kekuasaan inilah yang kemudian menjadi ancaman sekaligus ketakutan bangsa Eropa terhadap politisasi Islam.

Jadi pada prinsipnya politik Islam bukan hanya sekedar berkutat hanya pada persoalan  ide-ide tentang negara tetapi lebih daripada itu politik Islam juga sangat menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi sebagai piranti dalam menentukan konsep awal berdiinya suatu negara, dimana negara berperan secara aktif dalam merepreentasikan hak-hak dan kepentingan rakyat yang terwakili dalam sistem politik yang bersangkutan. Dan wacana tentang konsep negara dalam Islam terus merambah ijtihadi para intelektual Islam untuk kemudian memberikan pemahaman kepada ummat secara keseluruhan.

Dengan demikian, melihat fenomena politik nasional saat ini tentu sangat bersinergis pada bagaimana penguatan kelompok Islam dalam melakukan akselerasi politik dalam upaya mendorong proses demokratisasi. Sebab kelihatannya ada kecendrungan kelompok-kelompok Islam kembali menjadi perebutan kekuasaan bagi Status Quo yang ada. Tidak heran kalau kemudian para ulama, dan kiai terus menjadi incaran bagi partai politik untuk kemudian membangun konsolidasi internal dalam rangka memperebutkan kekuasaan yang ada. Dan ini dapat dilihat ketika kelompok Nahdliyin basis NU terus menjadi klaim-klaim politik tertentu demi mencapai political Goals. Artinya apa, bahwa komunitas Islam adalah merupakan yang mayoritas di republik ini, sehingga dengan angka-angka demokrasi yang ada maka posisi muslim sangat menentukan maju tidak proses demokrasi yang akan berlangsung. Sebab, dengan angka prosentase kaum muslim diatas 90 % keatas adalah bukan merupakan nilai yang rendah akan tetapi lebih pada kekuatan yang besar dalam melakukan perubahan system dalam pemerntahan yang ada.

Mitos politik sekulerisasi

Tentunya bagi kelompok Islam garis keras terus melakukan penolakan terhadap konsep pemerintahan dan demokrasi yang tidak dilandasi oleh Syariat Islam, dan system yang bersumber dari kapitalisme barat. Dan hal itu dapat dibenarkan sebab melihat realitas politik saat ini sepertinya memang gamang bagi sebuah bangsa yang berpenduduk mayoritas Islam untuk tidak kemudian menjadikan Islam itu sebagai paradigma berpolitiknya, dan kalau mau di hitung dengan angka-angka matematis tentunya mayoritas para politisi kita saat ini masih sangat di dominasi oleh kelompok-kelompok agama yang berkulturkan Islam, itu artinya semakin menandakan potensi bagi lahirnya aliran politik yang berbasis syariah.

Selanjutnya, untuk mengamati perkembangan politik nasional saat ini yang pada dasarnya tidaklah dapat dilepaskan dari bangunan-bangunan manhaj sosial sebagai basic asumtion untuk membangun landasan filosofi politik rakyat. Sebab, rakyat yang dominan ini yang senantiasa berdiametri pada persoalan demokrasi dan kekuasaan tentu harus melibatkan diri untuk terus berpartisipasi dalam politik untuk menentukan pilihann-pilihan politiknya sepanjang itu masih dalam koridor kebenaran yang di sandarkan pada Al-Qur’an dan Hadist Rasulullah Muhammad SAW yang telah meletakkan fondasi kenegaraan pertama di dunia Islam.

Terus pertanyaan yang kemudian muncul adalah bagaimana dengan kondisi proses politik pemilihan presiden Indonesia pada putaran kedua ? maka jawaban untuk sementara bahwa kelompok Islam masih tetap menjadi incaran bagi setiap kontestan untuk loby politik bagi kemenangan mendatang. Tetapi ada hal yang paling mendasar bahwa sepertinya masa lalu akan kembali berkuasa ditengah kelompok mayoritas di negara ini. Katakanlah,

Pertama, masuknya para Ulama dalam panggung politik yang secara sadar mengakibatkan terjadinya stagnasi politisasi Islam ditingkat grass root. Artinya apa, bahwa dengan kondisi tersebut membuat ummat jauh dari ulama dan menjadikan ummat kehilangan pegangan dalam menentukan sikap serta pilihan-pilihan dalam berbangsa dan bernegara. Apatah lagi kondisi masyarakat yang masih sangat terpuruk secara ekonomi, politik serta sosial budaya. Akibatnya ummat harus termarginalkan dalam semua segmentasi kehidupannya tanpa harus disadarai oleh politisi-ulama maupun ulama politisi.

Kedua, terjadinya pembunuhan karakter ummat dalam dimensi politik. Itu terjadi ketika terjadi fitnah politik sesama kontestan dalam hal ini Calon Presiden dan Wakil Presiden yang terus menjual “ obat Politik “ yang penuh dengan retorika belaka. Dan ini bisa kita saksikan betapa tidak hampir disemua media cetak maupun elektronik dipenuhi oleh berbagai macam opini politik yang menyesatkan ummat. Dan menurut penulis, kapan kekuasaan itu punya kepentingan maka dipakailah symbol dan kekuatan Islam itu, tetapi kapan kepentingan itu sudah terwujud maka Islam pun mulai di campakkan. Dan fenomena ini semakin nampak dengan jelasnya di depan mata kita, bagaimana para “ pembual-pembual politik itu “ terus agresif mempromosikan capres-capres idolanya ditengah masyarakat yang buta politik. Dan itu masih sarat dengan pembodohan politik.

Sedangkan ketiga, nampaknya kondisi sosial politik kita masih rentan dengan Status Quo, dan ini dapat di lihat dengan terjadinya koalisi-koalisi yang berbau kolusi antar partai-partai besar. Katakanlah bagaimana Partai Golkar sebagai pemenang pada Pemilu 5 April 2004, PPP, PKB, PDK, PDIP berkumpul  menjadi satu untuk membangun kekuatan politik untuk melawan pasangan SBY-Kalla yang tidak di dorong oleh mesin politik. Itu menandakan bahwa masih kentalnya Status Quo yang di bangun oleh para elitisme politik. Jadi saya piker pada persoalan ini nilai serta agenda reformasi telah di khianati oleh elitisme itu sendiri. Sebab semuanya tidak lagi dibangun atas dasar kebenaran, kejujuran, maupun obyektivitas akan tetapi lebih pada persoalan like and dislike (suka atau tidak suka).

Maka kedepan ini dalam menentukan sikap maupun pilihan politik itu pada akhirnya jatuh pada bagaimana kelompok Islam dapat berpartisipasi dalam proses pemilihan presiden sebagai agenda demokratisasi menuju Indonesia baru. Tentunya pilihan itu senantiasa didasrkan pada perilaku politik elitisme yang kemudian di ikuti oleh perilaku memilih bagi rakyat. Dan bagi Islam persoalan sikap memilih adalah sebuah keharusan bagi konteks Indonesia, sebab kalau tidak maka hasil akhir dari proses demokrasi pada akhirnya akan memarginalkan Islam dalam spectrum politik nasional. Maka sebagai catatan terakhir dari penulis, perilaku politik Islam kedepan sangat didasarkan pada penguatan ijtihadi agar tidak salah pilih, Insya Allah.

Penulis, Analis politik Fisip UVRI Makassar, Sekjen Bulan Sabit Merah Indonesia, Pengurus Pusat Gerakan Pemuda Islam Indonesia (GPII), Direktur Eksekutif LKIS, Sekretaris Eksekutif Research Of Otonomies and Social Society (ReCOS) Sul-Sel. Anggota IPIM.