Tanggapan Terhadap Gerakan Penggulingan Ketua Umum PB HMI

by -1,448 views

Oleh: M. Tasrif Tuasamu
Presiden ROMLI
Kongres HMI XXX Ambon

JAKARTA, SULAWESIPOS.COM – Rapat Harian Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam PB HMI yang memecat Respiratori Saddam Aljihad sebagai Ketua Umum PB HMI, Kamis Malam, (27/13/2018) mendapat tanggapan yang beragam dari kader HMI se-Indonesia.

Salah satunya datang dari Presiden Romli Kongres XXX di Ambon, berikut tanggapannya:

1. Pertemuan liar yang diklaim sebagai rapat harian PB HMI pada hari Kamis, 27 Desember 2018, tidak memiliki dasar konstitusional dikarenakan Rapat Harian sebagai instansi pengambilan keputusan dalam Pengurus Besar HMI dihadiri oleh seluruh fungsionaris PB HMI, badan khusus dan lembaga pengembangan profesi nasional. Pertanyaannya, apakah syarat konstitusional ini terpenuhi?

2. Agenda Pertemuan liar yang diklaim sebagai rapat harian PB HMI tersebut diatas yakni “menindaklanjuti mosi tidak percaya pengurus badko HmI dan HMI cabang se Indonesia” adalah agenda imajiner mengingat sampai hari ini tidak ada satupun dokumen resmi berupa mosi tidak percaya atai sejenisnya yang masuk dalam register surat-menyurat PB HMI sehingga harus dianggap tidak pernah ada. Lantas, jika secara legal dokumen yang dimaksud tidak pernah ada maka apa yan harus ditindaklanjuti.

3. Bahwa menurut Pasal 20 ayat 10 Anggaran Rumah Tangga HMI, pemakzulan ketua umum PB HMI hanya dapat dilakukan melalui:

a. Keputusan sidang Pleno Pengurus Besar yang disetujui minimal 50%+1 suara utusan Sidang Pleno Pengurus Besar apabila pemberhentian Ketua Umum diusulkan melalui Keputusan Rapat Harian Pengurus Besar yang di setujui oleh 2/3 jumlah Pengurus Besar._

b. Keputusan Sidang Pleno Pengurus Besar atau Rapat Harian Pengurus Besar yang disetujui 50%+1 jumlah suara utusan Sidang Pleno Pengurus Besar atau 50%+1 jumlah Pengurus Besar apabila Ketua Umum diusulkan oleh minimal 1⁄2 jumlah Cabang penuh.

Pertanyaan yang menggelitik adalah, apakah pertemuan liar yang diklaim sebagai Rapat Harian PBHMI tersebut telah memenuhi syarat persetujuan 2/3 jumlah pengurus besar HMI?

4. Berikutnya, pertemuan liar yang diklaim sebagai rapat harian PB HMI tersebut diatas secara ambisius mengangkat sdr. Arya Kharisma Hardy (yang oleh kelompok liar ini masih diimani sebagai Sekjen PBHMI) sebagai pejabat sementara Ketua Umum padahal terhitung sejak tanggal 14 Desember 2018, sdr Arya Kharisma Hardy sudah tidak lagi menjabat sebagai sekretaris jenderal PB HMI berdasarkan SK No istimewa/KPTS/A/K/04/1440 dan oleh karenanya secara konstitusional tidak ada wewenang sedikitpun yang melekat pada sdr Arya untuk bertindak mengatasnamakan sekretaris jenderal PB HMI sejak terbit SK aquo.

Berangkat dari poin-poin di atas, ijinkan adinda yang lemah ini bertanya kepada segenap kakandaku yang menginisiasi gerakan pemakzulan Ketua Umum PB HMI yang sah. Kenapa kau begitu tega mengobrak-abrik himpunanku yang kucintai ini?

YAKUSA