Saddam Al-Jihad Diturunkan Dari Jabatan Ketum PB HMI

by -1,623 views

JAKARTA, SULAWESIPOS.COM – Rapat Harian Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) resmi menurunkan Respiratori Saddam Aljihad sebagai Ketua Umum PB HMI.

Rapat harian yang dipimpin oleh Wasekjend Internal Bidang PAO PB HMI Abdul Hafid, adalah menyikapi persoalan internal dan eksternal Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), dengan menindaklanjuti Mosi Tidak Percaya Pengurus BADKO HMI dan HMI Cabang se-Indonesia atas skandal gudaan perilaku amoral yang dilakukan oleh Saddam Aljihad.

Berdasarkan fakta yang berkembang di Rapat Harian PB HMI disertai dengan bukti-bukti yang ada, maka forum Rapat Harian PB HMI memutuskan Saddam Aljihad terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindakan amoral.

“Rapat Harian PB HMI malam ini, menindaklanjuti Mosi Tidak Percaya Pengurus BADKO HMI dan CABANG HMI se-Indonesia atas dugaan skandal Amoral yang dilakukan oleh R. Saddam Aljihad,” kata Abdul Hafid dalam keterangannya di sekretariat PB HMI, Jl. Sultan Agung No. 25 Jakarta Selatan, Kamis Malam, (27/12/2018).

Adapun seluruh hasil Rapat Harian Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam PB HMI 2018-2020. Tanggal 27 Desember 2019.

1. Memberikan sanksi pemecatan terhadap saudara Respiratori Saddam Aljihad sebagaimana pasal 9 ayat 1 AD HMI Jouncto Pasal 6 Ayat 3 ART HMI

2. Pemberhentian Jabatan Ketua Umum, sebagaimana pasal 20 ayat 9 dan ayat 10 karena terbukti melanggar pasal 3, 4, dan 5 AD HMI dan tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana pasal 20 ayat 4 ART HMI.

3. Menetapkan Sekretaris Jenderal PB HMI, Arya Kharisma Hardy sebagai Pjs Ketua Umum PB HMI hingga terpilihnya, diangkatnya dan disumpahnya Pejabat Ketua Umum PB HMI yang akan dipilih pada rapat harian berikutnya, sebagaimana pasal 20 ayat 13 ART HMI.

4. Mendesak MPK PB HMI untuk segera membahas hasil rapat harian PB HMI tentang penjatuhan jabatan ketua umum untuk ditindaklanjuti sebagaimana konstitusi yang berlaku.

Keputusan selanjutnya yaitu, menginstruksikan seluruh instansi HMI di segala tingkatan untuk mengerahkan bantuan terkait bencana tsunami lampung-banten. Dan mengambil sikap terkait berbagai kasus pelanggaran HAM yang terjadi baik di dalam dan di luar negeri.

AMIER WT/JKT