Kaji Ulang Pilkada Langsung; Telaah Kritis

by -919 views

Oleh A. Pangerang Moenta

Lontarapos.com, Makassar – Pilkada langsung yg mulai tahun 2005 awalnya belum banyak menimbulkan keresahan, namun makin hari kian menimbulkan banyak problem sosial, politik dan budaya dalam masyarakat, karena itu sudah saatnya dikaji ulang karena alasan antara lain sebagai berikut:

  1. Memperlebar masalah sosial politik ke dalam masyarakat yg tidak perlu diketahui dan tidak punya pengetahuan memadai sehingga memudahkan terjadinya konflik sosial (bertentangan sila 3 Pancasila)
  2. 2. Banyak membuat dosa diantara calon, pendukung, tim sukses dan simpatisan karena sering ghibah, fitnah dan menjelekkan satu sama lain (bertentangan sila 1 dan sila 2 Pancasila)
  3. Mengancam kerukunan dalam masyarakat yang beragam dan ujung- ujungnya kontraproduktif dengan upaya mempertahankan keutuhan NKRI (bertentangan sila 2 dan sila 3 Pancasila)
  4. Dapat ditunggangi paham politik radikalisme, ekstremisme, liberalisme dan paham – paham lainnya yang bertentangan dengan falsafah Pancasila (bertentangan sila 1, sila 2 dan sila 3 Pancasila)
  5. Biayanya sangat mahal sehingga yang terpilih berupaya menggunakan uang rakyat (korupsi) untuk mengembalikan modal atau membayar utang-utangnya
  6. Memudahkan terjadinya transaksi politik antara pemodal dengan calon terpilih yang tentu cenderung bertentangan sistem perencanaan daerah dan ketentuan yang berlaku.
  7. Kepala daerah terpilih kurang memperhatikan aspirasi rakyat banyak dalam membuat kebijakan karena terperangkap dlm perjanjian atau transaksi sebelum terpilih
  8. Kepala daerah terpilih cenderung berbuat tidak adil karena daerah – daerah atau masyarakat yang bukan pendukung cenderung diabaikan atau tidak diperhatikan (bertentangan sila 5 Pancasila)
  9. Kepala daerah terpilih umumnya suka memilih orang – oran dengan kriteria sendiri juga melirik orang – orang yang banyak modal secara ekonomi, begitu juga kepala daerah terpilih umumnya menggunakan standar suka atau tidak suka, bukan standar kompeten, profesional dan amanat.
  10. Menciptakan sekat – sekat dan polarisasi dlm masyarakat sehingga mudah terjadi konflik politik dan sosial (bertentangan sila 2 dan sila 3)
  11. Mendidik masyarakat kearah pragmatis dan bermalas-malasan karena sebagian masyarakat sudah menjadikan profesi dan momentum untuk mendapatkan uang atau fasilitas kepada semua calon KD.
  12. Tidak ada musyawarah mufakat dalam pilkada langsung karena semuanya sistem voting (menyimpang sila 4 Pancasila)
  13. mengandung bibit potensial penggunaan SARA dalam memproduksi perpecahan dlm masyarakat (bertentangan sila 3)
  14. Sangat menguras APBN krn harus membiayai KPU, KPUD, Bawaslu dan Panwas di seluruh Indonesia. Biaya pilkada 2018 utk 171 daerah sesuai data KPU RI sebesar Rp 11.4 T, belum termasuk biaya kandidat.

Memang ada juga positifnya pilkada langsung namun masalahnya dan dampaknya mulai banyak. Oleh karena itu, walaupun pilkada melalui DPRD bukan sesuatu yg ideal, namun pilkada oleh DPRD (perwakilan) sudah saatnya dipikirkan kembali utk diterapkan dgn modifikasi regulasi sehingga memberikan banyak dampak positif kpd masyarakat lokal dan nasional.

Penulis adalah Guru Besar Fakultas Hukum Unhas dan Juga Prsedium Kahmi Kota Makassar

Editor : Yusuf Ahmad AM Fatwa