Partai Politik dan Jalan Buntu Konsolidasi Demokrasi (Bagian 2)

by -734 views

Problematika Partai-Partai Politik di Indonesia

Harus diakui bahwa kondisi partai-partai politik di Indonesia sekarang ini umumnya masih cukup memprihatinkan jika dipandang melalui perspektif Larry Diamond (2003) maupun Linz dan Stephan (1993) yang sepakat bahwa sistem demokrasi yang terbaik adalah demokrasi liberal yang terkonsolidasi. Dalam perspektif Diamond, konsolidasi demokrasi mencakup pencapaian tiga agenda besar, yakni;

  • Performens ekonomi dan politik dari rejim demokratis,
  • Institusionalisasi politik (penguatan birokrasi, partai politik, parlemen, pemilu, akuntabilitas horizontal, dan penegakan hukum)
  • Restrukturisasi hubungan sipil-militer yang menjamin adanya kontrol otoritas sipil atas militer di satu pihak dan terbentuknya civil society yang otonom di lain pihak.

Linz dan Stepan mengemukakan adanya lima arena interaksi yang memungkinkan suatu demokrasi terkonsolidasi, yaitu;

  • Terciptanya kondisi bagi civil society yang bebas dan mandiri;
  • Adanya political society yang memiliki otonomi relatif
  • Adanya kepatuhan terhadap rule of law oleh semua aktor utama, terutama pemerintah dan aparatur negara
  • Tersedianya birokrasi yang bermanfaat bagi pemerintahan demokratis
  • Berkembangnya masyarakat ekonomi yang terinstitusionalisasi.

Dengan menggunakan perspektif Diamond maupun Linz dan Stephan, Arbi Sanit (dalam Syamsuddin Haris, 2004) mengidentifikasi persoalan-persoalan yang menjadi penghambat bagi partai politik Indonesia menuju terciptanya demokrasi yang terkonsolidasi. Masalah-masalah tersebut adalah; kegagalan organisasi dan institusi, kegagalan kepemimpinan, kegagalan ideologi, serta kegagalan taktik dan strategi.

Kegagalan organisasi dan institusionalisasi dapat dilihat pada ‘manutnya’ semua pengurus partai pada ketua partainya masing-masing. Yang terjadi adalah partai seakan-akan menjadi milik ketua umum. Hampir tidak ada partai yang memiliki tradisi berorganisasi yang rasional, kolegial, demokratis, dan bertanggung jawab. Kegagalan kepemimpinan tampak pada orientasi sikap dan tingkah laku, kematangan etis, dan kualifikasi serta kemampuan elit partai. Sementara itu dalam konteks ideologi, para politisi partai cenderung bersifat mendua dan tidak konsisten. Di satu pihak secara formal dan verbal mendukung ideologi, baik ideologi negara, ideologi partai, maupun ideologi yang bersifat universal, tetapi dalam perilaku seringkali menggunakan dukungan itu untuk kepentingan kekuasaan belaka. (Haris, 2004)

Menurut Ramlan Surbakti, partai politik di Indonesia setidak-tidaknya mengandung tiga kelemahan utama, yaitu (1) ideologi partai yang tidak operasional sehingga tidak saja sukar mengidentifikasi pola dan arah kebijakan publik yang diperjuangkannya tetapi juga sukar membedakan partai yang satu dengan partai lain; (2) secara internal organisasi partai kurang dikelola secara demokratis sehingga partai politik lebih sebagai organisasi pengurus yang bertikai daripada suatu organisme yang hidup sebagai gerakan anggota; (3) secara eksternal kurang memiliki pola pertanggungjawaban yang jelas kepada publik. (Surbakti, 2003).

Yang dimaksud Surbakti dengan pelembagaan partai politik ialah proses pemantapan partai politik baik secara struktural dalam rangka mempolakan perilaku maupun secara kultural dalam mempolakan sikap atau budaya (the process by wich the pary becomes established in terms of both integrated patters on behavior and of attitudes and culture). Proses pelembagaan ini mengandung dua aspek, yaitu aspek internal-eksternal, dan aspek struktural-kultural. Bila kedua dimensi ini dipersilangkan, maka akan tampak sebuah tabel empat sel, yaitu (1) derajad kesisteman (systemness) suatu partai sebagai hasil persilangan aspek internal dengan struktural, (2) derajad identitas nilai (value infusion) suatu partai sebagai hasil persilangan aspek internal dengan kultural, (3) derajad otonomi suatu partai dalam pembuatan keputusan (decisional autonomy) sebagai hasil persilangan aspek eksternal dengan struktural, dan (4) derajad pengetahuan atau citra publik (reification) terhadap suatu partai politik sebagai persilangan aspek eksternal dengan kultural.

Bagaimana Seharusnya Parpol?

Bagaimana pun juga, keberadaan partai-partai merupakan elemen pokok bagi terciptanya demokrasi yang terkonsolidasi. Untuk memperbaiki partai-partai tersebut Syamsuddin Haris (2004) mensyaratkan dilakukannya penguatan otonomi relatif bagi political society dengan mengarahkan parpol-parpol untuk memiliki basis massa-politik yang jelas. Identifikasi dan pembentukan basis politik bagi partai-partai diperlukan agar perjuangan para politisi tidak berhenti sebagai perebutan kursi kekuasaan belaka, tetapi juga memiliki nilai tambah bagi kehidupan masyarakatnya.

Dalam diskusi yang diselenggarakan oleh Kompas pada tanggal 26 juli 2002 muncul sejumlah pendapat yang berangkat dari berbagai dimensi partai politik. Pertama, partai politik yang dikehendaki terbentuk dan berkembang di Indonesia adalah partai politik yang dapat dikontrol oleh rakyat. Partai politik yang dapat dikontrol oleh rakyat adalah partai politik yang (a) dibentuk bukan dari kalangan parlemen melainkan dari kalangan masyarakat sebagai suatu gerakan rakyat, (b) partai politik yang mempunyai basis lokal yang jelas dan kuat, (c) dibentuk berdasarkan kepedulian yang sama pada satu atau lebih isu penting, (d) dari segi keuangan tergantung kepada iuran dan kontribusi para anggota, dan (e) para pengurus dan calon partai untuk lembaga legislatif dan eksekutif dipilih secara langsung, terbuka, dan kompetitif oleh para anggota.

Kedua, sistem kepartaian yang dipandang cocok dan sesuai dengan kemajemukan masyarakat Indonesia tetapi pada pihak lain dapat menghasilkan pemerintahan yang efektif adalah sistem kepartaian pluralisme moderat yang ditandai oleh jumlah partai yang tidak terlalu banyak tetapi juga tidak terlalu sedikit dan jarak ideologi antar partai juga tidak terlalu jauh sehingga konsensus masih mungkin dicapai. Bagaimana mewujudkan sistem kepartaian pluralisme moderat ini? Untuk mewujudkan sistem kepartaian seperti ini terbuka tiga alternatif pendekatan: (a) dengan cara Orde Baru, yaitu menetapkan hanya sekian jumlah partai politik yang dapat berkiprah, (b) secara alamiah tanpa melakukan ‘intervensi’ dalam bentuk apapun juga, dan (c) melakukan seleksi berdasarkan kriteria ataupun persyaratan dukungan rakyat yang ditetapkan dalam undang-undang. Pendekatan pertama dianggap tidak demokratik, sedangkan pendekatan kedua sangat demokratik tetapi memerlukan waktu yang sangat lama untuk mencapai system kepartaian yang dikehendaki. Pendekatan ketiga dipandang lebih tepat untuk mencapai system kepartaian tersebut karena selain bersifat selektif berdasarkan kriteria dan persyaratan dukungan rakyat yang disepakati bersama dalam undang-undang juga relatif lebih cepat mencapai system kepartaian yang dikehendaki bersama. Kriteria dan persyaratan itu dapat berupa persyaratan yang harus dipenuhi oleh suatu partai politik untuk dapat menjadi peserta pemilihan umum dan/atau electoral threshold yang diberlakukan di depan, yaitu persyaratan jumlah suara minimal yang harus dicapai untuk dapat memasuki parlemen.

Ketiga, partai politik yang dikelola oleh para peminpin dan aktivis yang memahami demokrasi: (1) merupakan upaya memanusiakan kekuasaan dan (2) bukan sekedar kompetisi tetapi juga kompetensi, dan yang mengelola partai politik (a) tidak dengan pragmatisme yang berdampingan sektarianisme kental melainkan dengan dengan visi dan misi memanusiakan penggunaan kekuasaan, (b) sebagai sarana pencerahan masyarakat, dan (c) dengan moralitas publik yang jelas sehingga dengan tegas menolak praktek KKN.

Dan keempat, yang dikehendaki terbentuk dan berkembang di Indonesia bukan saja partai politik yang merasa memerlukan dan tergantung kepada masyarakat tetapi juga partai politik yang tidak memonopoli: (a) definisi kepentingan bersama sebagai bangsa melainkan bersedia berdialog dengan kalangan ranah masyarakat warga dan ranah dunia usaha untuk menyepakati apa yang menjadi kepentingan bersama, (b) ranah kekuasaan (legislatif, eksekutif, judikatif, dan lembaga-lembaga negara lainnya) sehingga yang dapat berkiprah pada ranah kekuasaan tidak hanya orang-orang yang dipersiapkan dan diajukan partai politik tetapi juga oleh calon-calon yang dipersiapkan dan diajukan oleh masyarakat sendiri, (c) informasi publik, seperti agenda dan rancangan peraturan perundang-undangan yang akan dibahas dan diputuskan, dan penerimaan dan pengeluaran partai, melainkan bertindak transparan kepada publik dengan membuka akses kepada publik seluas mungkin untuk berinteraksi dengan partai politik tersebut.

Penulis adalah pendiri RILIS.ID Situs Berita Politik Indonesia