Partai Politik dan Jalan Buntu Konsolidasi Demokrasi (Bagian 1)

by -822 views

* AS Kumba

Setiap negara demokrasi tidak bisa lepas dari keberadaan partai politik, karena tidak ada demokrasi tanpa partai politik, yang sekaligus berarti tidak ada demokrasi kuat tanpa partai politik yang kuat. Mengangkut perspektif ini ke ranah demokrasi Indonesia, nampak berbagai keterbengkalaian yang pada akhirnya menghambat laju konsolidasi demokrasi. Yang menarik ditelaah adalah, apakah partai politik sebagai lokomotif demokrasi telah menjadi bahan bakar untuk mempercepat laju konsolidasi tersebut, atau justru menyumbatnya?

Dilema Partai-partai Politik

Aktor terpenting dalam lingkungan masyarakat politik (political society) adalah para politisi partai-partai di DPR dan DPRD. Sebagai ”organisasi moderen”, partai-partai tentu dituntut untuk mengembangkan etika berpartai secara moderen pula. Termasuk di dalamnya etika kepemimpinan yang demokratis dan kolegial, etika berorganisasi atas dasar distribusi kekuasaan yang terdiferensiasi, dan etika pertanggungjawaban secara publik, yang semuanya dilembagakan melalui mekanisme internal partai yang disepakati bersama. Melalui pelembagaan etika berpartai semacam itu, partai-partai tidak hanya diharapkan menjadi wadah pendidikan politik dan rekruitmen kepemimpinan, tetapi juga menjadi basis sekaligus fondasi bagi pelembagaan demokrasi.

Namun ironisnya, meski ada mekanisme internal yang dilembagakan dalam bentuk anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART), partai-partai cenderung terperangkap sebagai kelompok-kelompok perkoncoan politik yang hanya berorientasi kekuasaan. AD/ART sebagai konstitusi internal partai diperlakukan sebagai asesoris dan pajangan belaka. Di sisi lain, konstituen yang berjasa dalam memberikan dukungan terhadap partai melalui pemilihan umum, diperlakukan tak lebih dari angka-angka yang nominalnya diperhitungkan dengan jumlah kursi yang diperoleh suatu partai di parlemen. Etika dan moralitas berpartai ditafsirkan dan disesuaikan dengan kepentingan serta kebutuhan individu ataupun kelompok elite yang tengah berkuasa di dalam partai.

Selain itu, fungsi pendidikan politik bagi masyarakat tidak pernah disentuh dan menjadi agenda partai-partai politik. Elit partai pada umumnya, lebih cenderung bersembunyi dibalik baju yang bersifat ideologis, di belakang kharisma pribadi, serta di balik isu-isu besar yang tak pernah diterjemahkan secara kontekstual-operasional. Yang  muncul kemudian, kompetisi secara fisik melalui kemampuan pengerahan massa, mobilisasi simbol-simbol, dan manipulasi atas berbagai isu politik, sosial-budaya, dan ekonomi. Hampir tidak pernah muncul kompetisi atas dasar keunggulan visi, platform dan program politik.

Akumulasi kealpaan inilah yang menjelaskan mengapa kepercayaan masyarakat terhadap partai politik mengalami penurunan drastis. Karena partai politik, tidak lebih sebagai wadah perebutan, pertikaian dan jual beli kekuasaan.

Jalan Buntu Konsolidasi Demokrasi

Para ahli politik di bidang demokratisasi, umumnya mengajukan beberapa variabel penjelas atas hadir atau tidaknya demokrasi yang terkonsolidasi. Dalam pemikiran Linz dan Stepan, dikemukakan bahwa paling kurang terdapat lima arena interaksi yang memungkinkan suatu demokrasi terkonsolidasi, yaitu: (1) Terciptanya kondisi bagi civil society yang bebas dan mandiri, (2) Adanya masyarakat politik (political society) yang memiliki otonomi relatif, (3) Adanya kepatuhan terhadap rule of law oleh semua aktor utama, terutama pemerintah dan aparatur negara, (4) Tersedianya birokrasi yang bermanfaat bagi pemerintahan demokratis, (5) Berkembangnya masyarakat ekonomi yang terinstitusionalisasi.

Sementara dalam perspektif Larry Diamond, konsolidasi demokrasi mencakup pencapaian tiga agenda besar, yakni: (1) Kinerja atau performance ekonomi dan politik dari rejim demokratis,  (2) Institusionalisasi politik (penguatan birokrasi, partai politik, parlemen, pemilu, akuntabilitas horizontal, dan penegakan hukum, (3) Restrukturisasi hubungan sipil-militer yang menjamin adanya kontrol otoritas sipil atas militer di satu pihak dan terbentuknya civil society yang otonom di lain pihak.

Pijakan-pijakan dasar di atas, bila direlevansikan dengan iklim dan situasi demokrasi di Indonesia saat ini, tampak jelas keburamannya. Mengentalnya kepentingan dan oportunisme pada tingkat aktor politik dan birokrasi, merupakan sandungan utama pelembagaan demokrasi. Karena itu, berharap demokrasi bisa segera terkonsolidasi, jelas tidak rasional. Apalagi, konsolidasi demokrasi tidak bisa dicapai hanya dengan sukses pemilu secara prosedural, melainkan juga ditentukan oleh melembaganya komitmen demokrasi pada partai-partai dan parlemen serta praktik kewarganegaraan yang melibatkan ide kokoh tentang kebaikan bersama.

Mengikuti pandangan Jurgen Habermas, kondisi ini disebut distorsi komunikasi—macetnya kanal-kanal komunikasi oleh kompromi kepentingan politis dan ekonomis—sehingga diperlukan media dan mekanisme yang dapat mempertemukan kepentingan masyarakat serta menyuarakannya dalam ruang publik. Untuk itu, beberapa hal yang dapat dan perlu dilakukan diantaranya adalah, (1) mempertahankan momentum demokratisasi sambil merevitalisasi partai politik. (2), mengkritisi distorsi-distorsi yang muncul dalam praktik politik dan pemerintahan dan (3), memberikan kesempatan yang lebih luas kepada masyarakat untuk partisipasi dan penyebaran gagasan dalam pijakan politik deliberasi, yakni model diskursus publik yang inklusif, egaliter, dan bebas dominasi.

Merujuk pada Between Fact and Norm, Habermas mengatakan perlunya model dua-tingkat deliberasi politik, yaitu penyusunan keputusan formal wilayah legislatif, yang ditunjang aktivitas informal oleh proses-proses pembentukan opini dalam ruang publik. Strategi ini diharapkan dapat menghindarkan konsolidasi demokrasi di Indonesia pada jalan buntu, sebagaimana yang terjadi hari ini. Allahu Wa’lam!   

Penulis adalah Pendiri RILIS.ID Situs Berita Politik Indonesia