Membongkar ”Perselingkuhan” Media massa dan Partai politik

by -687 views

Oleh Andi Sukmono Kumba

Kesamaan utama antara media massa dan partai politik, terletak pada hubungannya dengan masyarakat luas. Ibnu Hamad, dalam Menggugat Partai Politik menjelaskan hubungan antara media massa dan politik sebagai dua sisi mata uang dalam interaksi yang saling mempengaruhi. Sementara menurut J. Keane, dalam The Media and Democracy, perkembangan media massa, selalu beriringan dengan aspirasi demokrasi dan perjuangan untuk meraih kekuasaan politik.

Senada dengan pandangan di atas, Deddy N Hidayat menyebut bahwa, media massa telah menjelma menjadi media driven politics. Dalam arti, setiap momentum politik mustahil menafikan kehadiran media massa. Dalam fungsinya sebagai driven politics, media massa menjadi penghubung antara partai politik dengan warga. Sebuah fungsi yang dulunya dominan dilakukan oleh partai ataupun kelompok-kelompok politik tertentu. Dalam banyak hal, fungsi penghubung tersebut semakin banyak yang diambil alih media massa. Proses memproduksi dan mereproduksi berbagai sumber daya politik, seperti menghimpun dan mempertahankan dukungan masyarakat dalam pemilu, memobilisasi dukungan publik terhadap suatu kebijakan, merekayasa citra kinerja sang kandidat, dan sebagainya, banyak dijembatani, atau bahkan dikemudikan oleh kepentingan dan kaidah-kaidah yang berlaku di pasar industri media.

Media massa maupun partai politik, pada prinsipnya membutuhkan dan dibutuhkan masyarakat. Partai politik atau politisi pada umumnya—salah satunya—berurusan dengan sirkulasi kepemimpinan nasional maupun lokal melalui gelanggang Pemilu, Pilpres dan Pilkada. Sementara media massa, merupakan jembatan ide-ide dan kepentingan yang berhubungan dengan masyarakat luas. Secara teoritis, keduanya dapat bersinergi mewujudkan kehidupan politik yang lebih baik dan berkualitas.

Media massa dapat memediasi kegiatan politik Partai politik kepada masyarakat. Sebaliknya, juga dapat memediasi opini, tuntutan, atau reaksi masyarakat kepada para elit/partai politik. Pertanyaannya adalah, mungkinkah media massa memberikan informasi yang benar dan proporsional, sehingga masyarakat pemilih dapat menentukan pilihan politiknya dengan tepat? Sejauh mana netralitas media massa atas berbagai kepentingan yang dimediasinya?

Pertanyaan ini pelik untuk dijawab secara jelas. Karena Informasi yang disebarkan oleh media bukanlah informasi yang bebas. Fakta keras tak dapat berbicara. Ia hanya dapat bunyi ketika ia telah disentuh oleh Media massa. Dan ketika itu, netralitas yang disandang fakta keras tersebut seringkali, jika tidak selalu, terlepas oleh nilai-nilai yang dianut oleh Media massa itu sendiri.

Pada sisi lain, posisi media sebagai institusi sosial sekaligus institusi bisnis—yang cenderung kontradiktif—menyediakan sejumlah celah yang dapat dimanfaatkan oleh Partai politik maupun Media massa dalam melakukan berbagai agenda-agenda politis yang sifatnya simbiosis mutualisme.

Sebagai institusi sosial, media dituntut menjadi “anjing penjaga”, dengan menjadikan diri mereka berada dalam suasana perang untuk mempertahankan kepentingan orang banyak yang dicederai oleh politisi. Pandangan ini merefleksikan sisi positif media dalam gemuruh aktifitas politik. Asumsi dasar tentang hal ini terletak pada pandangan bahwa komunikasi massa memainkan peran penting dalam pemantapan demokrasi karena (O’Neil, 1998: 1), pertama,  Media massa dipandang sebagai sarana vital yang menghubungkan masyarakat dan pemerintah. Kedua, Masyarakat membutuhkan akses terhadap informasi agar mereka well-informed terhadap persoalan politik agar demokrasi bisa berjalan. Ketiga, Politisi membutuhkan media agar mereka bisa memahami aspirasi masyarakat, mereka dapat mengeskpos pandangan dan pendapatnya serta agar mereka bisa berinteraksi dengan masyarakat.

Namun disisi lain, tuntutan bisnis perusahaan membuatnya sulit bergeming dari aspek keuntungan materi. Pada akhirnya, beritapun menjadi komoditi yang diperdagangkan, membuat fakta politik di dalam media massa pada dasarnya telah dan bisa diatur, diperindah dan dibuat secara terstruktur. Graber (1997) dalam hal ini menegaskan bahwa yang dilakukan media tidak saja menunjukkan tentang suatu lingkungan politik yang tengah berlangsung, tetapi juga menjadi political environment itu sendiri.

Penulis adalah pendiri RILIS.ID Situs Berita Politik Indonesia