Mengapa Perlu Melek politik?

by -831 views

Sebuah laman facebook beberapa hari lalu membagikan postingan tentang kasus seorang ibu yang melahirkan di rumahnya, namun harus membayar ‘denda’ ke bidan desa karena disebut melanggar aturan: tidak melairkan di tempat pelayanan. Postingan itu akhirnya dihapus, setelah langkah persuasif ditempuh dan ‘uang denda’ itu dikembalikan.

Kasus itu bisa saja terjadi di banyak tempat lain. Ini menunjukkan bahwa terdapat kesenjangan antara aparat dengan peraturan yang dikeluarkan dengan warga yang seringkali tak melek aturan dan akhirnya dirugikan. Warga banyak mengalami perlakuan tak mengenakkan dari aparat, atau tak berani mengurus administrasi karena segan dengan birokrat, mungkin juga tak paham dengan alurnya.

Di sinilah pentingnya memahami politik. Bukan sekadar melihat siapa calon dan berapa rupiah yang bersedia ia berikan. Politik mengajarkan kita tentang bagaimana seharusnya Negara memperlakukan warganya, dan bagaimana seharusnya warga menempatkan diri di hadapan perangkat Negara.

Nah, momen Pilkada, Pileg serta Pilpres ini menjadi salah satu wahana pembelajaran, tentu dengan kesadaran untuk berpartisipasi aktif.

Apakah Golput salah?

Banyak yang apatis terhadap Pemilu dengan tingginya angka Golput. Menunjukkan demokrasi kehilangan makna, setidaknya bagi mereka yang Golput. Prosesnya, bagi mereka tak lagi dianggap sebagai pesta penyaluran aspirasi. Mereka tidak peduli dengan orang-orang yang terlibat atau dengan sistem yang mengaturnya.

Partisipasi pemilih pada Pileg 2014 mencapai 75,11 persen, sedangkan pada Pilpres 2009 partisipasi pemilih adalah 72 persen. Pada pileg tercatat ada 124.972.491 suara sah. Adapun daftar pemilih tetap (DPT) untuk Pemilu Legislatif 2014 mencatatkan 185.826.024. Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyatakan, partisipasi pemilih pada Pemilu Legislatif 2014 mencapai 75,11 persen. Dengan angka partisipasi itu, 24,89 persen pemilih tak menggunakan hak pilihnya (kompas.com)

Untuk tingkat regional, tercatat 1,6 juta jiwa wajib pilih di Sulsel tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih golongan putih (Golput) pada pemilu legislatif (pileg) 9 April 2014 lalu. Hal ini berdasarkan hasil pleno Pemilu tingkat provinsi Sulsel, terdapat 1.697.645 atau sebesar 26,46 persen dari 6.416.275 daftar pemilih Sulsel memilih golput. Sementara yang menggunakan hak pilihnya 4.718.630 atau 73,54 persen. Khusus untuk Kabupaten Bone 74,09% tingkat partisipasi,  (sindonews.com)

Dalam pandangan hukum Golput tak dapat dikenai sanksi. Golput pun adalah pilihan. Namun, jika menghitung kualitas, Golput adalah situasi yang ‘tak mengenakkan’ dalam tradisi demokrasi. Meskipun, beberapa elit atau kelompok politisi, menganggap Golput adalah salah satu strategi untuk menekan lawan. (misalnya, jika kelompok ‘A’ disebuh baka memilih calon ‘X’ jika waktu memilih, maka tim calon ‘Y’ tentu menyukai jika kelompk ‘A’ jadi Golput.

Kita tidak akan menghitung angka Golput. Satu atau seribu sama saja. Ini bukan soal berapa yang terlibat. Akan tetapi, ini tentang bagaimana seseorang tidak merasa menjadi bagian dari sistem ini. Ketika seorang tidak ikut tanpa alasan yang tepat, jelas ini adalah sebuah kemunduran dalam bernegara.

Dari informasi KPUD Bone, kita mendapatkan angka pemilih sebesar 559.723. Berdasarkan pengalaman sebelunya, angka-angka itu masih bisa berubah, mungkin saja ada nama yang tidak tepat, atau nama-nama yang dihidupkan kembali atau nama-nama yang berganti atau berulang-ulang. Urusan teknis itu dan potensi penyelewengannya, tentu saja lebih banyak dipahami para penyelenggara pemilu.

Apakah mereka tidak peduli atau tidak tahu?

Lazimnya, penyelenggara Pemilu aktif melakukan sosialisasi dan ajakan untuk menyukseskan Pemilu. Namun, situasi ini menjadi jumud. Mereka yang Golput akan tetap Golput. Mereka tidak tahu lalu menjadi tidak peduli. Mereka yang tidak peduli, merasa tak perlu lagi mencari tahu.

Para penyelenggara pemilu dan relawan demokrasi perlu menanggalkan model sosialisasi ini ke tahapan yang lebih urgen, yakni “untuk apa memilih?” mereka yang sampai pada kesadaran untuk apa memilih, akan terlibat aktif dan ikut serta menyukseskan pemilu.

Apa yang mereka dapatkan?

Seharusnya, sosialisasi diarahkan pada tahap urgensi dam implikasi. Tidak lagi pada tahap menebar informasi mengenai mekanisme, sistem, aturan baru, atau sibuk mengkampanyekan ikon baru. Ini terdengar sebagai sebuah pekerjaan rutin yang menyita waktu. Atau malah buang waktu, sekadar menjalankan amanah.

Padahal, penyelenggara bisa melakukan hal lebih berkualitas dari sekadar mengajak ‘ayo memilih’. Seperti slogan “ayo ke Bone”. “Mengapa harus memilih?” “apa yang berubah setelah pemilu?” atau “apakah jaminan hasil Pemilu bisa membawa dampak signifikan bagi kehidupan?”

Pertanyaan-pertanyaan tersebut bisa diikuti dengan perntayaan turunan, misalnya “mengapa saya memilih si A atau partai A”, “apa keunggulannya dibanding yang lain?”

Independen atau kotak kosong?

Untuk ikut dalam Pilkada Kabupaten Bone, seorang calon independen harus mengumpulkan KTP sebanyak 7,5% dari jumlah pemilih, atau sekitar 41 ribu lembar untuk calon Kelapa Daerah Bone (559.723), yang persebarannya meliputi 50% dari jumlah keseluruhan kecamatan, atau sekitar 14 kecamatan.

Hingga saat ini, jika mempelajari maneuver dan pendekatan tehadap Parpol, maka hampir bisa dipastikan hanya Petahan yang diusung oleh Partai Politik yang ada. Memang tahapan penentuan masih tersisa kurang dua bulan. Artinya, masih ada peluang calon lain untuk melakukan lobi elit Parpol.

Ada rumus yang berkembang di Warkop, bahwa ‘Pilbup tergantung Pilgub’. Pola ini sesederhanya adalah paket calon Gubernur membutuhkan ‘perangkat keras’ di tingkat Kabupaten. Untuk memudahkan pola itu, mereka perlu ‘mendudukkan’ salah satu calon dalam Pilbup. Jadi perkejaan sosialisasi dan kampanye sampai ke tingkat dusun, bisa dikolaborasikan dengan calon gubernur melalui calon bupati tadi.

Menanggapi hal itu (Pilbup tergantung Pilgub), ada yang berpendapat, bahwa daripada memilih karena sentiment primordial, lebih baik memilih ‘kotak kosong’. Pernyataan ini didasari oleh skema kampanye yang kerap ditiupkan oleh tim sukses, misalnya: ‘orang Bone memilih orang Bone’ atau ‘orang Gowa memilih orang Gowa’. Sementara, orang ‘Bajoe memilih orang Bajoe’ sama sekali tak laku dijual dalam Pilgub atau Pilbup.

Kampanye atau sosialisasi yang sarat dengan sentiment primordial itu jelas menunjukkan kualitas demokrasi kita. Peserta atau tim suksesnya belum siap beradu visi dan belum mampu merumuskan tawaran yang lebih bernilai membangun, atau hal-hal kongkrit terkait kebijakan-kebijakan.

Pernahkah kita mendengar seorang calon kepala daerah yang berbicara tentang visinya 10 atau 20 tahun bahkan untuk 100 tahun ke depan? Tidak. Mereka hanya memikirkan bagaimana mereka menang dan meraih kekuasaan. Visi puluhan tahun sama sekali tak menarik, apalagi kecenderungan orang-orang malas berpikir lebih dominan. Mereka ingin cash and carry, ada uang ada suara.

Mengapa melek politik?

Mengapa melek politik? Seharusnya menjadi pertanyaan yang dijadikan sebagai pokok persoalan setiap penyelenggara pemilu. Ini penting, agar setiap upaya meyakinkan seseorang atau publik secara umum, mereka bisa menyertakan alasan-alasan dan tujuan-tujuan mengapa pemilu diadakan.

Pemilu tak boleh dimobilisir oleh calon tertentu, partai tertentu, bahkan oleh pihak penyelenggara. Pemilih harus hadir dengan kesadaran sendiri, tentang mengapa mereka memutuskan memilih. Apa yang mereka harapkan setelah pemilih.

Mengapa harus paham politik, adalah pertanyaan paling penting untuk diajukan oleh setiap orang, setiap wara Negara. Bahwa dalam kehidupan bernegara, aktivitas politik amat menentukan keberlangsungan kehidupan warganya: dengan apa mereka hidup, fasilitas apa yang seharusnya mereka terima, atau hak-hak hidup lainnya yang seharusnya mereka dapatkan.

Tahun 2018 nanti akan ada bupati dan gubernur baru. Kebijakan-kebijakan terkait pembangunan dan pelayanan akan muncul dari pejabat baru itu.

Memang setiap pilihan bukan jaminan perbaikan hidup. Akan tetapi, jika memilih tetap Golput, berarti anda membiarkan seseorang yang tidak memiliki kapasitas untuk terpilih namun akan menelurkan sejumlah kebijakan yang nantinya mengatur kehidupan kita selama 5 tahun ke depan.

Oleh: Subarman Salim

*)Paper ringkas disampaikan pada Seminar Pendidikan Politik menuju Pilkada serentak 2018 yang diselenggarakan oleh LP2K bekerja sama dengan KPUD Kabupaten Bone, 19 November 2017