Tol Non Tunai, DPRD: Pemerintah Terburu-buru Ganti Manusia dengan Mesin

by -180 views

Anggota Komisi A DPRD Jawa Timur Benjamin Kristianto meminta agar pemerintah mengevaluasi kebijakan penerapan transaksi non tunai (e-toll card) di Jatim. Pasalnya, jika kebijakan itu diterapkan, dikhawatirkan banyak pekerja yang berguguran hingga menambah jumlah pengangguran.

“Kami sangat menyayangkan karena kebijakan pemerintah di mana kebijakan terlalu terburu-buru mengganti tenaga manusia dengan mesin,” katanya pada Jumat (3/10/2017).

Menurut dia, pemerintah pusat seharusnya tidak asal meniru kebijakan dari luar negeri untuk menerapkan sistem elektronik seperti e-toll. Pasalnya, jumlah penduduk di Indonesia sangat besar sehingga dan mereka membutuhkan lapangan kerja.

“Jangan meniru luar negeri yang memang jumlah penduduknya sedikit demografinya berbeda dengan Indonesia. Di Indonesia kan tahu ada bonus demografi artinya jumlah generasi muda yang produktitas tinggi,” tambahnya.

Kebijakan baru itu tidak ada artinya jika nantinya malah mengakibatkan banyaknya pengangguran. Pemerintah harus melakukan evaluasi menyeluruh, apakah kebijakan itu efektif atau tidak.

“Kebijakan mengganti e-tol atau print tiket langsung lama-lama sebentar lagi SDM yang bekerja dibidang itu akan hilang. Pemerintah harus memperhatikan pemuda banyak nganggur. Jangan tergesa-gesa mengkuti tren evaluasi apakah kebijakan itu sudah tepat apa belum saat ini,” tegasnya.

Dia mengaku, komisinya sudah menyampaikan keberatan kepada pemerintah pusat. Harapannya, nantinya akan dikaji ulang karena hal itu akan berdampak kepada masyarakat kecil.

“Kami sudah menyampaikan jangan tergesa-gesa karena sifatnya dari pusat dalam hal ini kami berharap agar pemerintah pusat dalam mengambil kebijakan itu orientasinya masyarakat kecil.Gimana masyarakat sejahtera dan sehat kalau tidak punya uang jadi tolong disikapi,” pungkasnya.

Sekadar diketahui, pemakaian uang elektronik untuk pembayaran transaksi jalan tol di Jatim diterapkan sejak awal Oktober lalu menindaklanjuti Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Nomor 16/PRT/M/2017, tentang Transaksi Tol Nontunai di Jalan Tol.

Pada tanggal 3 Oktober lalu, pemerintah menerapkan e-toll di tol Suramadu, bersamaan diterapkannya e-toll di ruas Tol Mojokerto – Kertosono. Sebelumnya, kebijakan e-toll juga diterapkan di beberapa ruas jalan tol di Jatim.