Ketimpangan Ekonomi Tinggi, Perlu Kebijakan Komprehensif

by -513 views

RILIS, Jakarta— Pemerintah mengakui ketimpangan pembangunan dan kesenjangan sosial masih terjadi. Bahkan ketimpangan itu mengalami tren peningkatan cukup tinggi.

Hal itu disampaikan dalam makalah yang disampaikan menteri Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dalam acara seminar nasional “Terobosan mengatasi kesenjangan sosial ekonomi dan sidang pleno ISEI XIX di Bandar Lampung”.

“Pengurangan ketimpangan merupakan fokus pembangunan yang perlu ditangani secara komprehensif. Berdasarkan pengukuran, ketimpangan di Indonesia telah meningkat cukup tinggi,” sebagaimana dikutip dari makalah Bappenas, Jakarta, Minggu (22/10/2017).

Bappenas mengindentifikasi empat penyebab ketimpangan. Pertama, ketimpangan disebabkan peluang sejak awal kehidupan yang memengaruhi kualitas sumber daya manusia. Kedua, lapangan pekerjaan yang tidak merata. Ketiga, kekayaan yang terkonsentrasi pada sekelompok orang. Keempat, ketahanan ekonomi rendah.

“Kepemilikan aset dapat menjadi salah satu faktor penentu dalam mengurangi ketimpangan,” tulisnya.

Untuk mengatasi ketimpangan itu, pemerintah perlu membuat terobosan baru terutama soal kepemilikan aset sebagai upaya utama penyelesaian ketimpangan ekonomi. Makanya, bagi masyarakat ekonomi bawah perlu dibantu untuk kepemilikan aset produktif sehingga mereka bisa keluar dari kemiskinan.

“Tanpa aset produktif yang memadai, masyarakat ekonomi terbawah tidak dapat keluar dari kemiskinan dan tidak dapat meningkatkan pendapatannya,” tulis dalam makalah tersebut.

Pemerintah, menurut Bappenas, telah melakukan upaya memperkecil ketimpangan ekonomi tersbut. Salah satunya melalui kebijakan fiskal, dengan menambah dana untuk mengatasi ketimpangan tersebut.  Termasuk peningkatan biaya infrastruktur yang dianggap ampuh mendorong percepatan ekonomi.

“Peningkatan alokasi belanja untuk mengurangi kemiskinan dan ketimpangan sejak tahun 2015 semakin meningkat,” pungkasnya.